MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memanfaatkan gelaran Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2026 untuk menarik minat investor. Dalam pameran yang berlangsung pada 3–4 Agustus 2026 di Hotel Claro, Makassar, Pemprov Kaltara mempromosikan tiga sektor unggulan: hilirisasi industri, energi hijau, dan produk UMKM yang berorientasi ekspor.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menyebut ajang ini bukan sekadar pameran biasa. Menurutnya, ini adalah platform strategis untuk menunjukkan kepada dunia usaha bahwa Kaltara menyimpan potensi investasi yang menjanjikan.
“Keikutsertaan Kaltara dalam Apindo Expo 2026 bukan sekadar pameran. Ini adalah platform strategis untuk menunjukkan kepada dunia usaha bahwa Kaltara memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan,” ujarnya di sela-sela acara.
Fokus promosi pada sektor hilirisasi industri bukan tanpa alasan. Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, Kaltara menilai pengolahan di dalam negeri akan memberi nilai tambah lebih besar dibanding penjualan bahan mentah.
Di sisi lain, potensi energi hijau menjadi daya tarik tersendiri di tengah tren transisi energi global. Kombinasi kedua sektor ini diharapkan mampu menarik investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perluasan lapangan kerja bagi warga Kaltara.
Partisipasi dalam pameran ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM Kaltara untuk memperluas akses pasar. Produk unggulan daerah diperkenalkan langsung kepada Ketua Apindo se-Indonesia, jajaran menteri Kabinet, serta duta besar negara sahabat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Gubernur Zainal berharap partisipasi ini mampu membuka peluang kerja sama investasi yang nyata. Targetnya, akses pasar UMKM lokal semakin luas dan pertumbuhan ekonomi daerah terdorong signifikan.
Selain Gubernur Kaltara, Rakerkonas Apindo 2026 juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari kawasan timur Indonesia. Kehadiran mereka mempertegas gelaran ini sebagai ajang pertemuan antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha nasional.