TANJUNG SELOR — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Denny Harianto memanfaatkan apel pagi gabungan di Lapangan Agathis, Senin (15/4), untuk mengingatkan ribuan ASN tentang dua agenda strategis sekaligus: suksesnya sensus ekonomi dan kelanjutan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Denny menyebut Sensus Ekonomi 2026 yang baru dimulai membutuhkan partisipasi aktif dari birokrasi. “Apabila diminta memberikan data, berikan data dengan jujur dan benar karena data tersebut sangat bermanfaat bagi Kalimantan Utara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ke depan,” ujarnya di hadapan para peserta apel.
Di luar soal sensus, Denny juga menyoroti capaian akuntabilitas keuangan daerah. Pemprov Kaltara baru saja mengantongi opini WTP ke-12 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Ini bukan sekadar prestasi, tetapi kewajiban kita semua untuk menjaga komitmen dan memperkuat tata kelola keuangan daerah,” tegas Denny. Ia mengingatkan bahwa opini tersebut harus dipertahankan dengan disiplin administrasi yang ketat.
Denny juga menyoroti masalah teknis yang kerap terabaikan: kewajiban penilaian terhadap penyedia barang dan jasa. Ia meminta perangkat daerah memastikan evaluasi tetap berjalan meskipun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan sudah bertugas di instansi lain.
“Apabila sistem yang tersedia telah ditutup, penilaian tetap harus dilaksanakan dan disampaikan secara manual,” ujarnya. Arahan ini sekaligus menjadi pengingat agar rotasi pegawai tidak mengganggu rantai akuntabilitas proyek.
Menutup arahannya, Denny menyelipkan pesan reflektif kepada para ASN. “Waktu adalah uang, tetapi uang bukan waktu. Kita bisa menghitung sisa uang yang kita miliki, tetapi tidak bisa menghitung sisa waktu yang kita punya,” katanya.
Ia mengajak seluruh jajaran memanfaatkan momentum awal pekan untuk mengorientasikan kerja pada pelayanan publik. “Mari terus niatkan melakukan hal-hal baik dan bermanfaat bagi banyak orang,” pungkasnya.