TANJUNG SELOR — Capaian opini WTP ke-12 berturut-turut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Utara dinilai sesuai aturan dan standar akuntansi pemerintahan. Namun Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan.
“WTP ini tentu menjadi kebanggaan bersama. Artinya pengelolaan keuangan daerah kita dinilai baik. Tetapi penghargaan ini jangan hanya dijadikan simbol keberhasilan. Masih ada catatan yang harus diperbaiki agar tata kelola keuangan kita semakin sempurna,” ujarnya.
Lima Catatan BPK yang Harus Segera Dibersihkan
Achmad Djufrie menyebutkan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan lima catatan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Menurutnya, rekomendasi itu harus dipandang sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar formalitas.
“Kalau ada catatan, berarti ada hal yang perlu dibenahi. Kami berharap seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu enam bulan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal proses tindak lanjut tersebut agar tidak ada temuan yang berlarut-larut. Sikap ini sekaligus menjadi pengingat bahwa opini WTP bukanlah tiket untuk berpuas diri.
Gubernur Zainal: WTP Bukan Tujuan Akhir
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa capaian opini WTP ke-12 ini hanyalah bagian dari proses membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD Kaltara, dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras mendukung proses pemeriksaan.
“Laporan yang kami terima hari ini adalah cerminan akuntabilitas dan transparansi. Karena itu setiap rekomendasi yang diberikan akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegas Zainal.
Bagi masyarakat, penghargaan WTP mungkin tidak terlihat secara langsung seperti jalan baru, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Namun di balik itu, opini ini menjadi indikator bahwa anggaran yang berasal dari rakyat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Amanah untuk Daerah Perbatasan
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah perbatasan, kepercayaan publik yang terus terjaga menjadi modal penting bagi Kalimantan Utara untuk melangkah maju. Capaian WTP ke-12 ini bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga amanah untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kaltara kini dihadapkan pada tugas menuntaskan lima catatan BPK dalam enam bulan ke depan. Jika berhasil, prestasi ini bisa menjadi fondasi yang lebih kokoh menuju opini WTP ke-13 tahun depan.
