TANJUNG SELOR — Supa’ad menilai selama ini program beasiswa dan program ketenagakerjaan berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi kerap kesulitan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka.
“Pemerintah jangan hanya fokus memberikan beasiswa. Setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan, harus ada program lanjutan yang dapat menghubungkan mereka dengan dunia kerja maupun peluang usaha,” ujar anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Partai NasDem itu.
Politisi itu secara spesifik menyoroti perlunya keterhubungan antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mengelola beasiswa dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Disnakertrans sendiri memiliki program peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja yang bisa menjadi jembatan bagi para lulusan.
“Program beasiswa untuk mahasiswa harus terhubung dengan program yang menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan lapangan pekerjaan atau peluang wirausaha,” tegasnya.
Supa’ad menekankan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar urusan administratif. Sinkronisasi antarlembaga, menurutnya, adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kaltara berjalan utuh dan berkelanjutan.
“Dengan begitu, semua bisa sinkron. Targetnya kesejahteraan meningkat dan kemiskinan serta pengangguran bisa menurun dan dikendalikan,” kata dia.
Ia menambahkan, jika program pendidikan dan ketenagakerjaan terpadu, dampaknya terhadap pembangunan daerah akan jauh lebih besar. Lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui wirausaha yang didukung pemerintah.
DPRD Kaltara berharap usulan ini menjadi perhatian serius pemda dalam perencanaan anggaran dan program ke depan. Dengan sinergi yang kuat, manfaat beasiswa tidak lagi dirasakan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari solusi struktural untuk mengatasi pengangguran terdidik di Kalimantan Utara.