TARAKAN — Supa’ad menilai mahasiswa dan generasi muda Kaltara tidak hanya membutuhkan bantuan finansial selama kuliah, tetapi juga kepastian akan peluang kerja setelah lulus. Ia mempertanyakan sejauh mana program Beasiswa Kaltara Unggul dikelola secara transparan dan merata.
Mahasiswa Butuh Proyeksi Karier, Bukan Sekadar Biaya Kuliah
“Banyak hal yang menjadi perhatian mahasiswa saat ini, mulai dari akses dan pengelolaan program Beasiswa Kaltara Unggul hingga peluang kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan,” ujar Supa’ad.
“Mahasiswa perlu mendapatkan gambaran mengenai peluang dan tantangan nyata yang akan mereka hadapi setelah lulus,” tegasnya.
Biro Kesra dan Disnakertrans Diminta Lebih Proaktif Sosialisasikan Program
Legislator senior ini mendesak Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara untuk lebih detail dalam menyosialisasikan program kerja mereka. Menurutnya, sosialisasi yang efektif akan memastikan manfaat program benar-benar terserap maksimal oleh masyarakat.
DPRD Kaltara Maksimalkan Fungsi Pengawasan APBD
Supa’ad juga mengingatkan pentingnya mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena seluruh anggaran yang dikelola pemprov merupakan uang rakyat dari pajak. Ia menegaskan DPRD Kaltara akan memaksimalkan tiga fungsi konstitusional: legislasi dalam merumuskan Perda, penganggaran, dan pengawasan di lapangan.
“Ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan beriringan. Jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, maka potensi munculnya masalah sosial di tengah masyarakat akan semakin tinggi. Karena itu, fungsi pengawasan akan terus kami maksimalkan secara ketat,” tegas Supa’ad.
Dialog Wakil Rakyat, Pemerintah, dan Mahasiswa Harus Terus Dirawat
Ia berharap ruang dialog antara wakil rakyat, pemerintah, dan elemen masyarakat—termasuk mahasiswa—dapat terus dirawat. Hal ini dinilai penting agar setiap kebijakan publik yang dilahirkan pemerintah provinsi menjadi solusi konkret atas kebutuhan riil masyarakat di Kalimantan Utara.
