TARAKAN — Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Tarakan menyuarakan langsung kekhawatiran mereka soal kelanjutan Beasiswa Kaltara Unggul dan minimnya program sertifikasi keahlian. Aspirasi itu disampaikan dalam reses Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, di Malabar Cafe, Sabtu (16/5/2026).
Politisi NasDem itu sengaja menghadirkan perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Kaltara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara. Tujuannya, agar keluhan mahasiswa bisa langsung direspons pejabat teknis.
Supa’ad menjelaskan, komitmen Pemprov Kaltara mempertahankan Beasiswa Kaltara Unggul tidak lantas membuat program itu berjalan seperti biasa. Keterbatasan fiskal memaksa pemerintah menyiasati anggaran secara inovatif.
“Karena ruang fiskal APBD kita saat ini sempit, maka keterbatasan anggaran ini perlu disiasati secara inovatif oleh pemerintah provinsi,” ujar Supa’ad.
Skema ke depan akan diubah menjadi program beasiswa khusus. Penyalurannya melalui kerja sama kemitraan antara Pemprov Kaltara dengan sejumlah perguruan tinggi lokal. Meski kuota penerima diproyeksikan turun, Supa’ad menyebut masih ada peluang optimalisasi anggaran melalui APBD Perubahan jika kondisi keuangan daerah membaik.
Isu lain yang mendominasi dialog adalah kesiapan kerja lulusan. Mahasiswa tidak hanya mempertanyakan beasiswa, tetapi juga mendesak pemerintah menyediakan pelatihan dan sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan industri.
“Mahasiswa hari ini lebih banyak bertanya soal peningkatan skill dan sertifikasi, agar setelah lulus mereka benar-benar siap bersaing di pasar kerja,” tutur Supa’ad.
Pemprov Kaltara melalui Disnakertrans telah mengalokasikan sejumlah program pelatihan kerja untuk 2026. Namun, Supa’ad mengakui jenis pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas akibat kendala anggaran.
Salah satu program yang siap diakomodasi dalam waktu dekat adalah pelatihan bidang keamanan atau satpam. Sektor ini dinilai memiliki serapan tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor industri dan perusahaan di Kaltara saat ini.
“Setiap reses tentu saya mencari audiens yang tepat supaya mereka bisa menyampaikan curhatannya, kritiknya, dan sarannya secara langsung kepada pemerintah,” kata Supa’ad menegaskan peran reses sebagai jembatan antara mahasiswa dan eksekutif.
Ke depan, Supa’ad mendorong pemda untuk terus memfasilitasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi agar lulusan lokal memiliki daya saing tinggi. Ia juga meminta mahasiswa aktif memantau perkembangan program melalui dinas terkait. (*/mt)