TARAKAN — Raden Yusuf menyampaikan pernyataan itu menjawab seruan aksi nasional #IndonesiaSadar yang direncanakan berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Hingga 23 Oktober 2026, kata dia, belum ada instruksi resmi bagi anggota KSBSI di Kalimantan Utara untuk terlibat.
Kendati belum menetapkan sikap, Raden menilai isu yang diangkat dalam seruan aksi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, kondisi perekonomian, demokrasi, praktik korupsi kolusi dan nepotisme, hingga tingginya biaya layanan publik.
Dua Tahun Pemerintahan Dinilai Waktu Tepat untuk Evaluasi
Menurut Raden, dua tahun perjalanan pemerintahan dapat menjadi momentum mengevaluasi kebijakan sekaligus mendorong perbaikan yang lebih berpihak kepada rakyat. Evaluasi itu perlu dilakukan secara objektif dan konstruktif.
"Persoalan-persoalan yang diangkat dalam seruan tersebut merupakan hal yang dirasakan masyarakat luas, termasuk di Kalimantan Utara. Evaluasi terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang wajar untuk mendorong perbaikan kebijakan," kata Raden, Jumat (23/10/2026).
Sikap KSBSI Kaltara soal Aksi Spanduk Greenpeace di Bundaran HI
Raden juga menanggapi aksi pembentangan spanduk oleh Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa (20/10/26). Ia berpandangan penyampaian aspirasi di ruang publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Hak itu, lanjutnya, harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum, ketertiban umum, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Kebebasan berekspresi perlu dijamin tanpa mengabaikan kepentingan bersama.
Kritik dan tuntutan kepada pemerintah diharapkan disampaikan secara damai. Tujuannya agar pesan yang dibawa tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
Dorong Dialog, Imbau Massa Tertib jika Tetap Berunjuk Rasa
Korwil KSBSI Kaltara tetap mendorong penyelesaian berbagai persoalan bangsa melalui dialog dan komunikasi konstruktif bersama pemerintah serta pemangku kepentingan terkait. Masyarakat maupun anggota serikat pekerja yang ingin menyampaikan aspirasi tetap memiliki ruang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Raden mengimbau setiap penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Aspirasi dapat tersampaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun merugikan masyarakat lain.
Momentum Sumpah Pemuda dan Peringatan soal Informasi Menyesatkan
Di tengah beragam persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang menjadi sorotan, Raden berharap momentum Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi ruang menyampaikan kritik. Peringatan itu juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan.
Evaluasi terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, upaya mendorong perubahan juga membutuhkan dialog, kerja sama, serta keterlibatan berbagai pihak untuk menghasilkan solusi nyata.
Masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama menjelang berkembangnya berbagai seruan aksi di ruang publik.
