BULUNGAN — Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto menekankan kajian itu penting untuk menemukan pendekatan pemerintahan yang mampu menjawab tantangan pembangunan di kawasan perbatasan. Menurut dia, karakteristik wilayah perbatasan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan regulasi.
Kondisi geografis, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan masyarakat menjadi tiga hal yang harus masuk dalam perumusan kebijakan. Denny menyampaikan hal itu saat membuka FGD Pengembangan Model Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Perbatasan Tahun 2026.
Rekomendasi Diminta Tidak Berhenti di Kajian Akademis
Denny berharap hasil diskusi tidak sekadar menjadi dokumen akademik. Ia ingin rekomendasi yang muncul bisa diterjemahkan menjadi kebijakan nyata untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan.
"Rekomendasi dari diskusi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademis, tetapi bisa menjadi kebijakan nyata untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan," kata Denny.
Pemprov Kaltara mengapresiasi inisiatif Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya Tim Pusat Riset Politik, yang menginisiasi kajian strategis mengenai pengembangan model pemerintahan daerah di kawasan perbatasan.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Belum Merata
Denny menilai hasil penelitian dan diskusi perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah daerah, katanya, menghadapi tantangan mengoptimalkan potensi wilayah ketika pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan dasar belum sepenuhnya merata.
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah juga membutuhkan dukungan sumber daya, kapasitas fiskal, serta koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa dukungan tersebut, ruang kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah akan sulit dioptimalkan untuk menjawab persoalan di kawasan perbatasan.
Harapan: Pelayanan Publik dan Akses Ekonomi Warga Perbatasan
Pengembangan model otonomi daerah diharapkan memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
"Pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui pelayanan yang lebih baik dan akses ekonomi yang semakin luas," ujar Denny.
FGD yang digelar di Kantor Gubernur Kaltara itu menjadi bagian dari rangkaian kajian BRIN sepanjang 2026. Rekomendasi final dari forum ini akan diserahkan ke pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan.
