KALIMANTAN UTARA — Sejumlah pemerintah daerah masih membuka keringanan Pajak Kendaraan Bermotor sepanjang Oktober 2026, mulai dari potongan pokok 5 persen hingga pembebasan denda 100 persen. Besaran dan masa berlaku program berbeda tiap wilayah, jadi pemilik kendaraan perlu mengecek ketentuan daerahnya sebelum membayar. Ada juga program yang baru berakhir Desember, tapi ada yang ditutup 31 Oktober.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menawarkan keringanan paling besar di antara program yang terdata: potongan pokok PKB 25 persen, pembebasan pajak progresif, plus pembebasan pokok PKB untuk kendaraan luar daerah yang mutasi masuk. Kebijakan ini berlaku sampai 31 Desember 2026, jadi masih bisa dimanfaatkan bulan ini.
Bentuk insentif antardaerah tidak seragam. Ada yang memotong pokok pajak, ada yang hanya membebaskan denda dan sanksi administratif, dan ada yang menyasar tunggakan bertahun-tahun. Wajib pajak perlu mencocokkan program dengan wilayah registrasi kendaraan, karena ketentuan di satu provinsi tidak berlaku di provinsi lain.
Banten: Potongan 5 Persen dan Bebas Denda SWDKLLJ
Pemprov Banten memberikan insentif lewat Keputusan Gubernur Banten Nomor 435 Tahun 2026. Periode program berlangsung 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026.
- Pengurangan pokok PKB 5 persen untuk pembayaran sebelum jatuh tempo
- Pembebasan denda PKB
- Pembebasan 100 persen denda SWDKLLJ untuk tahun yang terlewat
- Ketentuan khusus untuk mutasi masuk dengan periode berbeda
Poin terakhir perlu diperhatikan pemilik kendaraan pindahan dari luar Banten. Mutasi masuk tidak otomatis dapat perlakuan sama dengan wajib pajak lama, dan jadwalnya tidak selalu sejalan dengan program utama.
Bangka Belitung: Pemutihan hingga Akhir Oktober
Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menjalankan program pemutihan pajak kendaraan sejak 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Cakupannya lebih luas dari sekadar denda.
- Pembebasan denda PKB
- Pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya
- Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II
Pembebasan BBNKB II relevan buat pembeli kendaraan bekas yang ingin balik nama. Biaya ini sering jadi penghalang proses balik nama, dan program pemutihan menghapusnya sepenuhnya selama periode berlaku.
Jawa Tengah: Dua Program Berbeda, Tenggat Beda
Jawa Tengah punya dua skema yang jalan bersamaan dengan masa berlaku tidak sama. Diskon PKB 5 persen berlangsung sampai 31 Desember 2026.
Sementara itu, program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026. Isinya pembebasan sanksi administratif atau denda PKB, plus pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sesuai ketentuan.
Pembebasan pajak progresif ini yang paling menguntungkan pemilik lebih dari satu kendaraan. Pajak progresif biasanya membengkak untuk kendaraan kedua dan ketiga, dan program ini menghapusnya sementara.
NTT: Tunggakan Dipotong 75 Persen untuk Korban Gempa Flores
Pemprov Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan lewat Pergub NTT Nomor 54 Tahun 2026, berlaku sampai 31 Oktober 2026. Program ini punya pembedaan perlakuan berdasarkan dampak bencana.
- Pembebasan 100 persen denda PKB
- Pengurangan tunggakan PKB 75 persen untuk tujuh wilayah terdampak gempa Flores
- Pengurangan tunggakan 50 persen untuk wajib pajak di 15 kabupaten tidak terdampak gempa
- Insentif tambahan bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan tertentu
Selisih 25 poin persentase antara wilayah terdampak dan tidak terdampak cukup signifikan. Pemilik kendaraan di tujuh wilayah gempa Flores menanggung beban tunggakan jauh lebih ringan dibanding kabupaten lain di provinsi yang sama.
Temanggung: Layanan Terjadwal di Enam Kecamatan
Berbeda dari provinsi lain, Pemkab Temanggung menjalankan keringanan pajak lewat layanan keliling terjadwal. Jadwalnya jatuh pada 8, 12, 14, 15, 20, dan 22 Oktober 2026 di sejumlah kecamatan.
Keringanan mencakup pembebasan denda PKB, pembebasan pajak progresif PKB, dan pembebasan denda SWDKLLJ. Karena berbasis jadwal, wajib pajak yang melewatkan tanggal di kecamatannya harus menunggu atau mendatangi kecamatan lain yang masuk jadwal.
Diskon dan Pemutihan Bukan Istilah yang Sama
Dua istilah ini sering dianggap identik, padahal cakupannya berbeda. Diskon umumnya berupa pengurangan pokok PKB, sedangkan pemutihan lebih sering merujuk pada pembebasan denda, sanksi administratif, atau pengurangan tunggakan.
Perbedaan ini penting saat menghitung perkiraan biaya. Kalau tunggakan pokok pajak tidak masuk skema yang berlaku di daerahmu, pemutihan denda tidak otomatis menurunkan total tagihan secara besar.
Cara Mengecek Program yang Berlaku di Daerahmu
Langkah pertama adalah memastikan wilayah registrasi kendaraan, bukan domisili pemilik. Program mengikuti plat nomor, bukan KTP.
- Cek situs resmi Bapenda provinsi atau kabupaten terkait
- Kunjungi Samsat terdekat atau kanal informasi pemerintah daerah
- Perhatikan batas akhir program, karena sebagian ditutup 31 Oktober dan sebagian sampai Desember
- Pastikan jenis kendaraan dan status pembayaran memenuhi syarat khusus yang diminta
Beberapa daerah menerapkan syarat tambahan, misalnya kendaraan tidak dalam status blokir atau tunggakan tidak melewati jumlah tahun tertentu. Informasi terbaru sebaiknya dicek ulang sebelum mendatangi Samsat, karena jadwal dan ketentuan bisa berubah tanpa pemberitahuan awal.
Bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan menumpuk, kombinasi pembebasan denda dan pengurangan tunggakan di daerah seperti NTT atau Sulawesi Utara bisa memangkas tagihan jauh lebih besar dibanding hanya memanfaatkan diskon pokok 5 persen. Sebaliknya, kalau pajak kendaraanmu lancar dan belum jatuh tempo, potongan 5 persen di Banten atau Jawa Tengah tetap memberi penghematan tanpa perlu menunggu program pemutihan.
