TANJUNG SELOR — Kapolda Kalimantan Utara Agus Wijayanto menerima kunjungan audiensi jajaran KPP Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan di ruang kerjanya, Selasa (04/08/26). Pertemuan itu menjadi ajang diskusi strategis mengenai penguatan kepatuhan wajib pajak serta kolaborasi penegakan hukum di bidang fiskal.
Kapolda dalam kesempatan itu didampingi oleh Kabidkeu Kombes Pol. Muh Nurhidayat, Dirreskrimsus Kombes Pol. Dadan Wahyudi, dan Dirsamapta Kombes Pol. Andreas Deddy Wijaya. Adapun rombongan KPP Pratama Tanjung Redeb dipimpin langsung oleh Kepala KPP Raden Ariyo Bisawarno, didampingi Kepala Seksi Pengawasan III Praditya Janu Wisaksono dan Kepala KP2KP Tanjung Selor Agung Widodo.
Dukungan Polisi untuk Optimalisasi Penerimaan Negara
Dari KPP Pratama Tarakan, hadir Kepala KPP Ricky Dirgantara bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Reza Bagus Fahrudin. Suasana audiensi berlangsung hangat, dengan pembahasan yang menyentuh isu-isu strategis lintas sektor.
Agus Wijayanto menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan faktor krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia menyebut, dukungan penuh dari pihak kepolisian akan diberikan untuk memastikan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak berjalan optimal.
“Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi dari jajaran KPP Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan. Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif. Polda Kalimantan Utara siap mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai kewenangan yang dimiliki, sehingga upaya peningkatan kepatuhan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dapat berjalan secara optimal demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Agus.
Stabilitas Keamanan Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Kapolda, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi yang sehat hanya bisa terbangun jika stabilitas wilayah terjaga, sehingga kolaborasi antara aparat penegak hukum dan instansi vertikal seperti pajak menjadi keniscayaan.
Melalui pertemuan tersebut, kedua institusi berharap hubungan kelembagaan semakin solid. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai mampu mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga terciptanya stabilitas yang menunjang pembangunan di Kalimantan Utara.
