KALIMANTAN UTARA — Presiden Prabowo Subianto melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII lulusan IPDN dalam upacara yang digelar di Lapangan Parade Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pelantikan ini menjadi momentum pengiriman aparatur sipil negara ke berbagai penjuru Indonesia, termasuk daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Dari total lulusan yang dilantik, terdiri atas 728 putra dan 476 putri. Mereka akan mengisi formasi di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga wilayah 3T yang mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Penyematan Pangkat dan Penghargaan bagi Lulusan Terbaik
Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda pangkat secara simbolis kepada tiga lulusan terbaik: Aji Bayu Ramadhan, Charina Anggie Simbolon, dan Mohamad Toriq Anwar. Aji Bayu meraih penghargaan Kartika Astha Brata sebagai lulusan terbaik, sementara Charina dan Toriq bersama tujuh lulusan lainnya mendapatkan penghargaan Sapta Abdi Praja.
Setelah pemberian penghargaan, Presiden Prabowo mengambil sumpah para pamong praja muda. Mereka diikat sumpah jabatan untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas dengan penuh integritas, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Penempatan Strategis untuk Pemerataan Pelayanan Publik
Penempatan di wilayah 3T menjadi perhatian utama dalam pengiriman lulusan IPDN kali ini. Daerah-daerah tersebut kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Kehadiran pamong praja muda diharapkan memperkuat birokrasi di tingkat tapak.
Selain wilayah 3T, lulusan juga akan mengisi posisi di pemerintah pusat dan daerah. Distribusi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meratakan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia.
Tradisi Kaderisasi Pamong Praja di Era Pemerintahan Baru
Pelantikan ini menjadi yang pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo. IPDN selama ini menjadi salah satu institusi utama pencetak pamong praja yang bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan tambahan 1.204 pamong praja muda, pemerintah memiliki pasokan aparatur segar yang siap diterjunkan ke lapangan.
Proses kaderisasi di IPDN meliputi pendidikan kepamongprajaan, kepemimpinan, dan praktik lapangan. Lulusan diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan geografis di tempat penugasan masing-masing.
