TANJUNG SELOR — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara mengumumkan bahwa Pemprov setempat berhasil meraih peringkat pertama dalam pengukuran Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (IKADA) Semester I Tahun 2026. Hasil tersebut diumumkan oleh Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, Selasa (14/7).
Skor yang diraih Pemprov Kaltara mencapai 99,53, hanya terpaut tipis dari angka sempurna 100. Angka ini menempatkan Kaltara di atas Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh nilai 99,38, disusul Kalimantan Tengah dengan 99,26, dan Kalimantan Selatan di angka 99,02.
Empat Indikator Penilaian IKADA
Kepala BKD Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKADA merupakan instrumen yang digunakan BKN untuk mengukur kualitas data ASN. Penilaian dilakukan berdasarkan empat indikator utama: kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi, dan konsistensi data.
“Seluruh data kepegawaian yang sudah terunggah ke sistem BKN dievaluasi. Untuk wilayah Kanreg VIII, Pemprov Kaltara berhasil menempati peringkat tertinggi dari empat provinsi yang ada,” ujar Andi dalam keterangan resmi yang diterima di Tanjung Selor.
Data Kepegawaian Terintegrasi Sistem BKN
Evaluasi dilakukan terhadap seluruh data kepegawaian yang telah diunggah dan terintegrasi dalam sistem BKN. Artinya, bukan sekadar laporan administrasi, melainkan data real-time yang bisa diakses langsung oleh pusat.
Menurut Andi, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltara telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembaruan data tetap dilakukan secara berkala mengikuti setiap proses administrasi kepegawaian.
Target: Pertahankan Predikat di Semester II
Andi menambahkan, hasil tersebut baru merupakan evaluasi Semester I Tahun 2026. Pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pembaruan dan akurasi data ASN agar capaian serupa bisa dipertahankan pada semester berikutnya.
“Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan. Yang terpenting adalah terus menjaga kualitas pembaruan data dan memastikan seluruh data ASN selalu akurat serta sesuai dengan kondisi terbaru,” pungkasnya.
Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang semakin akuntabel, modern, dan berbasis data. Ke depannya, kualitas data yang baik diharapkan berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan di Kalimantan Utara.
