TANJUNG SELOR — Kepastian hukum menjadi syarat utama sebelum hak keuangan pimpinan BAZNAS Kaltara dapat direalisasikan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyebut regulasi yang sedang digodok itu sudah melewati tahap harmonisasi.
“Yang terpenting adalah adanya kepastian hukum sehingga seluruh proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat yang mempertemukan Komisi IV DPRD, Pemprov Kaltara, dan BAZNAS, Senin (15/6).
Proses Regulasi yang Masih Berjalan
Rancangan Pergub tentang hak keuangan pimpinan BAZNAS Kaltara saat ini masih dalam tahap fasilitasi dari Kemendagri. Proses ini menjadi pintu terakhir sebelum regulasi tersebut resmi ditetapkan dan bisa diimplementasikan.
Syamsuddin menekankan, penyelesaian persoalan ini tidak boleh menghambat operasional BAZNAS. Lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah itu dinilai memiliki peran strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kaltara.
Kepercayaan Publik Jadi Modal Utama
Menurut Syamsuddin, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian hak keuangan pimpinan BAZNAS akan memperkuat kepercayaan publik. Ia menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan aturan dan dilaksanakan secara terbuka.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan aturan dan dilaksanakan secara terbuka,” tegasnya.
DPRD melalui fungsi pengawasannya akan terus memastikan stabilitas kelembagaan BAZNAS tetap terjaga. Hal ini penting agar program-program BAZNAS yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
