TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan yang berlangsung di Aula Gedung Gabungan Dinas (GGD) itu difokuskan pada penguatan prioritas pembangunan daerah dan efisiensi anggaran.
Empat Prioritas Utama yang Ditegaskan Wagub
Dalam arahannya, Ingkong Ala menyoroti empat sektor prioritas yang harus menjadi perhatian bersama. Keempat sektor itu meliputi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan bahwa seluruh program OPD harus berkontribusi langsung pada pencapaian target di sektor-sektor tersebut.
Efisiensi Anggaran dan Zero Overlapping Program
Wagub Kaltara juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta setiap OPD untuk melakukan pemetaan ulang program dan menghindari duplikasi kegiatan antar-dinas.
"Jangan sampai ada program yang sama dijalankan oleh dua OPD berbeda. Ini pemborosan. Saya minta Sekda untuk mengawal ini," kata Ingkong Ala dalam rapat tersebut.
Target Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan
Sektor infrastruktur menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Ingkong Ala menyebutkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Malinau, menjadi prioritas utama. Akses transportasi yang memadai dinilai sebagai kunci untuk membuka isolasi wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.
Fakta Singkat: Arahan Wagub ke Kepala OPD
- Empat prioritas utama: infrastruktur, SDM, ketahanan pangan, dan ekonomi kerakyatan.
- Instruksi tegas untuk menghilangkan tumpang tindih program antar-OPD.
- Fokus pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Nunukan dan Malinau.
Respons Kepala OPD dan Tindak Lanjut
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara dan seluruh kepala dinas, badan, serta biro. Para kepala OPD diminta untuk segera me
