DPRD Kaltara dan DPD RI Bawa Kendala Penyusunan Perda ke Pusat, 6 Aspek Analisis Kebutuhan Berlaku 2027

Penulis: Galih Prayoga  •  Selasa, 17 November 2026 | 08:32:02 WIB
Forum Dialog Daerah di Tanjung Selor mempertemukan DPRD Kaltara, Kanwil Kemenkum Kaltim, dan BULD DPD RI untuk membahas mutu penyusunan Perda.

TANJUNG SELOR — Forum bertajuk Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah mempertemukan DPRD Provinsi Kaltara, Kanwil Kemenkum Kaltim, dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI. Pembahasannya berkisar pada cara menjaga mutu Perda sejak tahap perencanaan.

Enam Aspek Penilaian, Kewenangan Berbobot 40 Persen

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat, menyebut Analisis Kebutuhan Perda (AKP) akan menjadi saringan utama perencanaan regulasi pada 2027. Ada enam aspek yang wajib dipenuhi:

  • kewenangan dan ketepatan hierarki peraturan, dengan bobot tertinggi 40 persen;
  • Regulatory Impact Assessment (RIA);
  • kesesuaian materi naskah akademik;
  • pelibatan publik yang bermakna (meaningful participation);
  • keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  • hasil evaluasi Perda yang sudah berlaku.

“Penguatan kualitas regulasi harus dimulai sejak tahap perencanaan. Dengan AKP, pemda dan DPRD dituntut lebih selektif sehingga mencegah lahirnya Perda yang tidak efektif atau tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Masan Nurfiat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim.

Apa Saja Kendala Penyusunan Perda di Kaltara?

Tuntutan kualitas itu berhadapan dengan keterbatasan di lapangan. Daerah mengeluhkan minimnya tenaga perancang (legal drafter), terbatasnya kapasitas harmonisasi regulasi, dan kemampuan fiskal yang pas-pasan.

Keluhan tersebut langsung ditangkap BULD DPD RI. Wakil Ketua I BULD DPD RI sekaligus Senator asal Kaltara, Marthin Billa, memastikan persoalan itu tidak akan mengendap di daerah.

“Kendala-kendala yang disampaikan daerah ini akan kami himpun dan rumuskan untuk menjadi bahan rekomendasi di tingkat nasional,” tegas Marthin Billa, Wakil Ketua I BULD DPD RI.

Rekomendasi Dibawa ke Dialog Nasional dan Diserahkan ke Presiden

Marthin meluruskan bahwa kehadiran BULD DPD RI bukan untuk memperpanjang rantai birokrasi. Lembaganya, kata dia, berperan sebagai jembatan antara kepentingan pusat dan daerah.

Deretan persoalan legislasi Kaltara akan dibawa ke forum Dialog Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum. Hasilnya disusun menjadi rekomendasi untuk Presiden RI.

“Dari forum itu, DPD RI akan menyusun rekomendasi yang langsung diserahkan kepada Presiden RI. Harapan kami, persoalan di daerah mendapat atensi penuh sehingga proses pembentukan Perda ke depan jauh lebih sederhana, efektif, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Marthin Billa.

Djufrie: Perda Tak Boleh Jadi Macan Kertas

Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, menolak Perda yang lahir sekadar untuk menggugurkan kewajiban tahunan atau memenuhi daftar Program Pembentukan Perda (Propemperda). Menurut dia, kualitas produk hukum daerah selama ini sering terjebak pada rutinitas administratif.

“Kita tidak ingin Perda yang dilahirkan ini hanya menjadi macan kertas atau sekadar formalitas memenuhi kuota legislasi saja. Setiap regulasi yang kita ketok palu harus lahir dari kebutuhan riil di lapangan, tepat kewenangan, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara,” tegas Achmad Djufrie, Ketua DPRD Provinsi Kaltara.

DPRD Kaltara berkomitmen membuka ruang partisipasi seluas-luasnya dan bersinergi dengan eksekutif serta kementerian terkait. Tujuannya, setiap pasal selaras dengan arah pembangunan daerah tanpa menabrak aturan di atasnya.

“Jangan sampai niat kita membuat aturan untuk mempermudah pelayanan publik dan mendongkrak ekonomi daerah, justru terhambat karena regulasinya tumpang tindih atau tidak aplikatif saat dieksekusi,” imbuh Achmad Djufrie.

Reporter: Galih Prayoga
Sumber: fokusborneo.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top