TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyatakan kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat dalam beberapa waktu terakhir menjadi penanda perhatian serius terhadap kawasan perbatasan. Ia menyebut Menteri Pekerjaan Umum sempat melihat langsung kondisi akses jalan di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia tersebut.
Perhatian serupa datang dari jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Menurut Zainal, dua kunjungan itu memperkuat peluang percepatan pembangunan konektivitas di Kaltara.
Zainal menilai infrastruktur di kawasan perbatasan belum sepenuhnya menopang aktivitas warga. Jalan yang memadai dibutuhkan agar akses masyarakat terbuka dan roda ekonomi ikut bergerak.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan apa yang terjadi di Kalimantan Utara. Terutama bagaimana kondisi jalan di wilayah perbatasan," ujar Zainal, Senin (26/10).
Ia menambahkan, perhatian pemerintah pusat perlu ditindaklanjuti dengan percepatan pembangunan. Selama ini, infrastruktur jalan menjadi kebutuhan utama masyarakat di kawasan perbatasan.
Pemerintah menargetkan penanganan infrastruktur perbatasan menunjukkan hasil signifikan dalam dua tahun ke depan. Untuk konektivitas antarwilayah, penyelesaian diharapkan berjalan bertahap hingga akhir 2028.
"Pemerintah menargetkan penanganan infrastruktur perbatasan dapat menunjukkan hasil signifikan dalam dua tahun ke depan. Sementara itu, konektivitas antarwilayah di Kaltara diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga akhir 2028," jelas Zainal.
Jalan dinilai berperan menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Konektivitas yang baik juga membuka akses warga ke layanan dasar dan pasar.
Untuk mendukung rencana tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 32 triliun. Angka itu menjadi gambaran besarnya pekerjaan pembangunan infrastruktur yang harus diselesaikan.
Zainal menyebut perhatian pemerintah pusat sebagai modal awal. Menurutnya, persoalan yang masih dihadapi masyarakat perbatasan menuntut penanganan serius agar akses dan aktivitas ekonomi berkembang.
Pemprov Kaltara kini menunggu tindak lanjut dari kementerian dan BNPP. Tahapan berikutnya adalah memastikan program percepatan berjalan sesuai target dua tahun dan rampung bertahap hingga 2028.