TARAKAN — Raden Yusuf menyampaikan imbauan itu secara langsung, dengan menegaskan bahwa pihaknya tunduk pada keputusan konstitusi yang berlaku. Menurut dia, sikap dewasa dari warga diperlukan agar tidak muncul gesekan yang merusak kekompakan bangsa.
Dinamika politik dan hukum yang terus memanas dinilai berisiko memicu perpecahan di tingkat akar rumput. KSBSI Kaltara memilih menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas ketimbang memperpanjang perdebatan hukum.
Raden menilai simpang siur interpretasi di tengah masyarakat kerap dipicu minimnya pemahaman atas pertimbangan hukum MK. Kondisi itu diperkeruh oleh maraknya disinformasi di media sosial.
Ia mengkhawatirkan perbedaan sudut pandang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Jika dibiarkan, hal tersebut berpotensi mengikis kepercayaan warga terhadap institusi negara dan meretakkan keharmonisan sosial.
"Kami di internal KSBSI sepenuhnya tunduk dan menghargai keputusan konstitusi yang ada. Kami mengimbau warga agar bisa bersikap dewasa menyikapi putusan MK ini, supaya tidak ada gesekan yang merusak kekompakan kita sebagai bangsa," ungkap Raden Yusuf, Senin (19/10/26).
KSBSI Kaltara menekankan pentingnya menjaga iklim daerah tetap kondusif. Stabilitas sosial dan politik disebut sebagai kunci utama agar program pembangunan serta pemerataan ekonomi di Kaltara berjalan tanpa hambatan.
Raden menyebut prioritas utama seharusnya adalah nasib para buruh, jaminan perlindungan kerja, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Situasi tenang dan kondusif dinilai menjadi syarat agar roda perekonomian bergerak dan warga hidup lebih sejahtera.
"Prioritas utama kita seharusnya adalah nasib para buruh, jaminan perlindungan kerja, serta bagaimana menciptakan lapangan kerja yang layak. Bangsa ini butuh situasi yang tenang dan kondusif agar roda perekonomian bergerak dan warga bisa hidup lebih sejahtera," tegas Raden.
KSBSI Kaltara mengajak seluruh komponen masyarakat saling merangkul dan mengedepankan kepentingan nasional. Dengan menyudahi perdebatan yang tidak produktif, semua pihak diminta kembali fokus memperjuangkan hak-hak buruh.
Dorongan yang sama diarahkan untuk memacu kemajuan pembangunan, baik di Kalimantan Utara maupun secara nasional. KSBSI Kaltara menempatkan konsolidasi warga sebagai jalan agar isu ketenagakerjaan mendapat perhatian yang semestinya.