KALIMANTAN UTARA — Permintaan itu disampaikan Purnamasidi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026), menanggapi besaran manfaat PIP yang berlaku saat ini. Ia menilai keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak kehilangan akses pendidikan layak.
"Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak," kata Purnamasidi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata biaya pendidikan peserta didik per tahun pada 2024 mencapai sekitar Rp 4,56 juta untuk jenjang SD, Rp 7,34 juta untuk SMP, dan Rp 10,19 juta untuk SMA/SMK.
Bantuan PIP hanya menutup sebagian dari biaya tersebut. Selisih itulah yang menjadi dasar Purnamasidi mendorong penyesuaian indeks manfaat PIP.
"Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas," tuturnya, dikutip dari Detik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan total anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2027 sebesar Rp 549,9 triliun. Angka itu naik sekitar 8,2 persen dari Rp 508,2 triliun.
Anggaran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun," tutur Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8/2026).
PIP dan KIP Kuliah masuk dalam bantuan sosial bidang pemenuhan layanan pendidikan. Target penerima PIP di 2027 mencapai 22,1 juta siswa, sedangkan KIP Kuliah ditujukan bagi 1,1 juta siswa.
Airlangga menyatakan pemerintah akan memakai data dari Sensus Ekonomi 2026 yang tengah dijalankan BPS. Data itu menjadi rujukan penyaluran bantuan, termasuk pembaruan basis data ekonomi.
"Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian," tandasnya.
Siswa dan orang tua yang ingin memastikan status kepesertaan PIP dapat mengeceknya melalui kanal resmi berikut:
Informasi soal besaran indeks per jenjang, jadwal pencairan, dan bank penyalur dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta dinas pendidikan daerah. Nominal dan jadwal pencairan tahun 2027 belum ditetapkan dalam bahan yang tersedia.
Penyaluran PIP tidak memungut biaya apa pun. Masyarakat diminta waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan penerima dengan imbalan uang.
Pengaduan terkait penyaluran PIP bisa disampaikan ke dinas pendidikan setempat atau kanal pengaduan resmi Kemendikdasmen. Simpan bukti komunikasi jika menemukan indikasi pungli atau calo bantuan.