BULUNGAN — Angka inflasi Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 2,17 persen pada Agustus 2026 menempatkan provinsi ini di posisi terbaik nasional. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis awal September, realisasi tersebut masih berada dalam sasaran nasional sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.
Capaian ini disebut Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang sebagai hasil kerja kolektif, bukan sekadar keberuntungan statistik. Seluruh elemen TPID, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, hingga Forkopimda, disebut bahu-membahu menjaga harga tetap terkendali.
“Alhamdulillah, Kaltara berhasil mencatatkan inflasi tahunan sebesar 2,17 persen pada Agustus 2026, yang merupakan angka terendah secara nasional. Ini bukti konkret dari kerja bersama dalam mengawal ketersediaan bahan pokok dan menjaga keterjangkauan harga untuk masyarakat Kaltara,” katanya, Rabu (9/9/2026).
Pemerintah daerah tidak bekerja dengan pendekatan tunggal. Strategi pengendalian inflasi dijalankan melalui kerangka 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Di sisi keterjangkauan harga, Pemprov Kaltara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala. Hingga Agustus 2026, operasi pasar tersebut telah berjalan sebanyak 21 kali di berbagai titik.
Pemerintah juga memperluas kerja sama antardaerah (KAD). Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan komoditas strategis tetap aman dan fluktuasi harga bisa diredam lebih cepat.
Pada aspek ketersediaan pasokan, perhatian khusus diarahkan pada produksi pangan lokal, terutama cabai rawit. Komoditas ini kerap menjadi pemicu gejolak harga di daerah.
Peningkatan produksi dilakukan dengan adopsi teknologi pertanian modern. Greenhouse, sistem irigasi tetes (drip irrigation), dan sensor tanah mulai dimanfaatkan petani binaan untuk menjaga hasil panen tetap stabil.
Kelancaran distribusi menjadi tantangan tersendiri bagi Kaltara yang memiliki wilayah perbatasan dan terpencil. Pemerintah mendorong efisiensi logistik pelabuhan agar sembako bisa menjangkau daerah-daerah tersebut tepat waktu.
Salah satu instrumen yang diandalkan adalah program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP). Layanan ini menyasar sejumlah kecamatan, antara lain Tulin Onsoi, Sebuku, dan Lumbis.
Gubernur Zainal menegaskan pengendalian inflasi akan terus dijalankan secara konsisten. Stabilitas harga dinilai krusial agar daya beli masyarakat Kaltara tidak tergerus, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan bahan pokok biasanya meningkat.