NUNUKAN — Empat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari daerah pemilihan (dapil) Nunukan memilih merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama konstituennya di halaman Kantor Bupati Nunukan. Mereka adalah Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. (Fraksi PKS), H. Ladullah, S.H.I., Ruman Tumbo, S.H. (Fraksi Demokrat), dan Rismanto, S.T., M.T., MPSDA (Partai NasDem).
Upacara berlangsung khidmat dengan Inspektur Upacara Penjabat Sekda Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P. Sebab, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., tengah mengikuti upacara serupa di dataran tinggi Krayan, sementara Wakil Bupati Hermanus, S.Pi., M.Si., berada di Kecamatan Lumbis.
Muhammad Nasir menyebut keputusan turun ke dapil bukan sekadar seremoni. Ia mengingatkan bahwa Nunukan adalah beranda terdepan Indonesia, sehingga pembangunan di sana tidak boleh berjalan di tempat.
“Kami dipilih dan mendapat amanah dari masyarakat di daerah pemilihan ini. Kemerdekaan bukan hanya diperingati melalui seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali amanah yang kami emban kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, wujud kemerdekaan bagi warga perbatasan adalah hal-hal konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari infrastruktur jalan yang semakin baik, ketersediaan listrik dan BBM, akses pendidikan serta kesehatan yang terjangkau, hingga kepastian pasar bagi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat.
“Masyarakat Nunukan adalah wajah Indonesia di beranda terdepan. Jangan sampai mereka merasa berada di halaman belakang pembangunan. Justru perbatasan harus menjadi halaman depan Indonesia yang maju, sejahtera dan membanggakan,” tegasnya.
Nasir juga menyoroti tantangan pembangunan Kaltara di tengah kemampuan fiskal daerah yang sedang tidak mudah dan tekanan defisit anggaran. Ia menilai kondisi ini menuntut pemerintah dan DPRD untuk lebih cermat menyusun skala prioritas.
“Di tengah kondisi fiskal Kaltara yang sedang tidak mudah, semangat kemerdekaan justru harus membuat kita semakin kuat, kreatif dan berani menentukan prioritas. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat ikut melemah,” katanya.
Ia memastikan pihaknya akan mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada kepentingan warga. “Tugas generasi hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Bagi kami di DPRD, salah satu bentuknya adalah memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran daerah semaksimal mungkin berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama masyarakat perbatasan,” pungkasnya.