BULUNGAN — Sinergi antara aparat keamanan dan otoritas pajak di Kalimantan Utara kembali diperkuat. Kapolda Kaltara Irjen Pol. Agus Wijayanto menegaskan institusinya siap mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui koordinasi yang erat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pernyataan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolda Kalimantan Utara, Selasa (4/8/2026). Audiensi ini dihadiri langsung oleh Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb Raden Ariyo Bisawarno, Kepala KPP Pratama Tarakan Ricky Dirgantara, beserta jajaran dari kedua kantor pajak tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kapolda didampingi oleh Kabidkeu Polda Kaltara Kombes Pol. Muh Nurhidayat, Dirreskrimsus Kombes Pol. Dadan Wahyudi, serta Dirsamapta Kombes Pol. Andreas Deddy Wijaya. Pertemuan ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Agus Wijayanto menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang baik antarlembaga menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Utara.
"Sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Kalimantan Utara," ujar Kapolda.
Pembahasan dalam audiensi tidak hanya berfokus pada dukungan penegakan hukum. Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai langkah-langkah preventif untuk menghadapi tantangan di lapangan, termasuk upaya pencegahan pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Hadir pula dalam rombongan DJP, Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Tanjung Redeb Praditya Janu Wisaksono, Kepala KP2KP Tanjung Selor Agung Widodo, serta Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Tarakan Reza Bagus Fahrudin.
Pertemuan yang berlangsung dengan suasana keakraban ini diharapkan menjadi fondasi kolaborasi yang lebih erat ke depan. Dengan sinergi yang kuat, Polda Kaltara dan DJP optimistis dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara.