TARAKAN — Sebanyak dua dokumen hasil kesepakatan ditandatangani dalam Sidang ke-28 KK/JKK Sosek Malindo yang digelar di Tarakan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua KK Sosek Malindo Provinsi Kaltara Drs. H. Sanusi, M.Si. dan Ketua JKK Sosek Malindo Negeri Sabah Datuk Dr. Jamail Nais, disaksikan Wagub Kaltara Ingkong Ala, Kamis (30/7) malam.
Agenda yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza itu menjadi penutup rangkaian pertemuan teknis yang membahas penguatan kerja sama lintas batas. Hadir pula Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
Ingkong menegaskan forum ini memiliki posisi strategis bagi kedua wilayah yang terikat kedekatan sejarah, budaya, hingga hubungan sosial masyarakat perbatasan.
"Hubungan ini akan semakin kuat apabila seluruh kesepakatan yang dihasilkan dapat diwujudkan menjadi program nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat di kedua wilayah," ujarnya dalam sambutan.
Menurutnya, hasil sidang ke-28 ini harus menjadi pijakan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program yang telah disepakati, bukan berhenti sebagai dokumen belaka.
Dalam kesempatan itu, Wagub memperkenalkan potensi pembangunan yang tengah berjalan di Kaltara. Beberapa sektor yang disorot adalah kawasan industri, pembangunan PLTA cascade, serta pengembangan kawasan pelabuhan.
Pembukaan sektor-sektor tersebut dinilai membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Sabah. Posisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan provinsi ini pintu masuk strategis untuk investasi dan perdagangan antarnegara.
Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan pertukaran cendera mata, foto bersama, dan ramah tamah antara delegasi kedua negara.
Kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang ini menyasar kepentingan langsung masyarakat di wilayah perbatasan, terutama dalam hal akses perdagangan dan mobilitas sosial. Selama ini warga Kaltara dan Sabah memiliki hubungan ekonomi yang saling bergantung, khususnya di kawasan Nunukan dan Malinau.
Dengan adanya komitmen baru ini, diharapkan arus barang dan jasa antar kedua wilayah semakin lancar. Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan realisasi program kerja sama dapat mulai terlihat dalam waktu dekat setelah dokumen kesepakatan resmi ditandatangani.