KALIMANTAN UTARA — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima paparan langsung dari Pertamina Patra Niaga dalam rapat di Jakarta, Selasa (16/7). “Kami mendapat laporan bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi, di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi,” ujar Bambang.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Bambang menyoroti bahwa ketersediaan stok yang melimpah itu bertolak belakang dengan kondisi di sejumlah SPBU yang justru dipenuhi antrean kendaraan. DPR pun mendesak penjelasan soal kesenjangan antara data dan realitas ini.
Dari hasil evaluasi, Pertamina mendeteksi setidaknya dua faktor utama pemicu kelangkaan. Pertama, meningkatnya perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Kedua, adanya indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu yang menjualnya kembali ke sektor industri dengan harga lebih tinggi.
“Kami juga mendapat laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,” tegas Bambang.
BPH Migas yang turut hadir dalam rapat mengklaim telah melakukan pengawasan ketat, termasuk operasi tangkap tangan bersama aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi. Meski demikian, DPR menilai langkah tersebut belum cukup untuk mengurai antrean yang meresahkan masyarakat.
Komisi XII secara khusus meminta Pertamina Patra Niaga untuk segera mengoptimalkan operasional pelayanan. “Kami minta dalam waktu cepat mereka menambah jumlah jam operasi SPBU, meningkatkan armada transport, dan menambah jumlahnya sehingga bisa segera menguraikan antrean-antrean yang ada,” ujar Bambang.
Persoalan ini menunjukkan bahwa krisis BBM subsidi di Indonesia bukanlah semata-mata masalah stok nasional, melainkan kegagalan sistem distribusi dan lemahnya pengawasan di tingkat hilir. Tanpa pembenahan menyeluruh, masyarakat kelas bawah yang menjadi sasaran subsidi akan terus menjadi korban antrean dan praktik permainan harga.