TARAKAN — Empat kabupaten di Kalimantan Utara kini resmi memiliki struktur organisasi Tani Merdeka Indonesia yang baru. Pelantikan digelar serentak di Tarakan, menyasar Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Nunukan, dan Malinau.
Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua DPW Kalimantan Utara, Jufri Budiman. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan amanah untuk mengeksekusi program yang menyentuh langsung nasib petani.
Jufri Budiman memberikan instruksi langsung kepada seluruh ketua DPD yang baru dilantik. Ia meminta agar program kerja segera dijalankan dan selaras dengan visi ketahanan pangan nasional.
“Setelah dilantik, saya mengingatkan agar seluruh ketua DPD segera menjalankan program kerja di wilayah masing-masing dan mendukung program kerja presiden,” ujar Jufri di hadapan para kader dan tamu undangan.
Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengakui bentang alam Kalimantan Utara yang luas dengan akses darat yang menantang. Namun, ia menilai hal itu bukan alasan untuk pasif.
Menurutnya, potensi perkebunan, perikanan, dan pertanian di wilayah ini sangat luar biasa. Ia meminta pengurus bertindak sebagai panglima tempur di garis depan kesejahteraan petani.
“Di saat Anda tidak bergerak, di saat Anda setelah dilantik, Anda hanya duduk bersantai di kantor tanpa berbuat apa-apa, niscaya swasembada pangan yang kita harapkan di Kalimantan Utara ini tidak bisa terwujud,” tegas Don Muzakir.
Don Muzakir mendorong pengurus daerah untuk mengidentifikasi komoditas unggulan setempat. Beberapa yang disebutkannya antara lain tebu, kopi, kelapa dalam, dan kacang mente.
Ia juga mengingatkan bahwa Tani Merdeka Indonesia memiliki mandat dari presiden sebagai dewan pembina. Tugasnya menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi distribusi bantuan pertanian di lapangan.
“Jangan menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Don Muzakir secara khusus menginstruksikan pengawalan ketat terhadap penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bantuan benih. Ia menekankan agar bantuan tersebut bebas dari praktik pungutan liar.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kehadiran negara dan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan di Kalimantan Utara.