JAKARTA — Pertemuan antara Senator H. Hasan Basri dan Dirjen Bimas Buddha Kemenag RI membahas kebutuhan fasilitas dan layanan keagamaan bagi umat Buddha di Kalimantan Utara. Dalam pertemuan tersebut, Hasan Basri menyerahkan proposal aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat Buddha di daerah.
Meski detail proposal tidak dirinci dalam keterangan resmi, pertemuan ini menyoroti perlunya dukungan pusat untuk memperkuat kehidupan beragama yang harmonis di Kaltara. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki keragaman agama yang membutuhkan perhatian setara.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan dukungan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan penuh kebersamaan di Kalimantan Utara,” ujar Hasan Basri.
Hasan Basri yang juga menjabat Ketua PURT DPD/MPR-RI menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya menyerap dan menyalurkan aspirasi umat beragama di daerah. Tujuannya agar kebutuhan warga Kaltara mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk umat Buddha, bisa didengar dan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan fasilitas dan layanan keagamaan bagi umat Buddha di Kaltara. Selain itu, sinergi antara DPD, Kemenag, dan masyarakat juga dinilai penting untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Kaltara sebagai provinsi yang relatif muda dan berada di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembinaan kehidupan beragama. Langkah Hasan Basri ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada kelompok agama yang tertinggal dalam pelayanan dari negara.
Belum ada jadwal tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut. Namun, penyerahan proposal secara langsung ke Dirjen Bimas Buddha menjadi sinyal bahwa aspirasi umat Buddha Kaltara mulai masuk ke meja pengambil kebijakan di tingkat pusat. (*)