Payward, perusahaan induk bursa kripto Kraken, resmi mengajukan izin piagam perusahaan wali amanat nasional ke Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Amerika Serikat. Langkah strategis ini bertujuan membangun infrastruktur perbankan federal guna menyediakan layanan kustodian aset digital yang teregulasi penuh bagi nasabah institusi.
Langkah hukum yang diambil Payward pada Jumat pekan lalu menandai ambisi besar Kraken untuk bertransformasi dari sekadar platform perdagangan menjadi lembaga keuangan formal. Jika disetujui, entitas baru bernama Payward National Trust Company (PNTC) akan berdiri sebagai perusahaan wali amanat yang diawasi langsung oleh regulator federal AS.
Fokus utama PNTC adalah menyediakan layanan kustodian fidusia dan jasa terkait aset digital lainnya. Entitas ini dirancang untuk melayani institusi dan nasabah besar yang membutuhkan proteksi keamanan setingkat bank di bawah pengawasan ketat OCC.
Pengajuan izin ke OCC merupakan bagian dari strategi "multi-charter" yang sedang dijalankan Kraken. Perusahaan ingin memiliki berbagai jenis lisensi keuangan, baik di tingkat negara bagian maupun federal, untuk mencakup spektrum layanan yang lebih luas.
Saat ini, grup perusahaan tersebut telah mengoperasikan Kraken Financial, sebuah lembaga simpanan tujuan khusus (SPDI) yang mendapatkan piagam dari negara bagian Wyoming pada 2020. Kraken Financial juga tercatat sebagai bank aset digital pertama yang mengamankan akun induk di Federal Reserve, memberikan mereka akses langsung ke sistem pembayaran Amerika Serikat.
"Perusahaan wali amanat nasional memberikan kepastian yang dibutuhkan institusi dan menetapkan infrastruktur untuk membangun generasi kustodian berikutnya," ujar Co-CEO Payward dan Kraken, Arjun Sethi, dalam pernyataan resminya.
Manuver regulasi ini berjalan beriringan dengan serangkaian akuisisi bernilai fantastis yang dilakukan Payward sepanjang tahun ini. Langkah agresif tersebut diyakini sebagai upaya memperkuat struktur fundamental perusahaan sebelum melakukan penawaran umum perdana (IPO) di bursa saham.
Beberapa kesepakatan besar yang telah dicapai meliputi:
PNTC nantinya akan mengandalkan infrastruktur kepatuhan dan manajemen risiko yang sudah dimiliki Payward. Integrasi ini diharapkan mempermudah akses bagi klien yang secara hukum wajib menggunakan kustodian berkualifikasi federal untuk mengelola portofolio aset digital mereka.
Keberanian Kraken mengajukan izin perbankan federal tidak lepas dari perubahan peta politik di Washington. Pemerintahan Donald Trump yang baru diprediksi akan membawa pendekatan yang jauh lebih ramah terhadap industri kripto dibandingkan periode sebelumnya.
Para eksekutif industri di forum Consensus Miami 2026 menyebutkan bahwa regulasi kini justru menjadi mesin penggerak adopsi aset digital, bukan lagi penghambat. Kehadiran undang-undang seperti GENIUS Act dianggap memberikan "surat izin" bagi perusahaan finansial tradisional untuk mulai masuk ke ekosistem stablecoin dan kustodian kripto.
Bagi pasar global termasuk Indonesia, langkah Kraken ini menjadi preseden penting bagaimana bursa kripto mulai menyatu dengan sistem perbankan formal. Legitimasi di tingkat federal AS biasanya menjadi standar emas yang memicu percepatan adopsi institusional di wilayah lain, termasuk Asia Pasifik.