BULUNGAN — Dinas Kesehatan Bulungan telah menerima data 5.745 peserta JKN yang akan kehilangan penjaminan dari Pemprov Kaltara per 1 Oktober 2026. Data itu kini masuk ke perangkat daerah teknis untuk diverifikasi lebih lanjut sebelum pembiayaan dialihkan ke APBD Perubahan 2026.
Pemkab Bulungan menegaskan kepesertaan warga tidak akan langsung terhenti meski terjadi perubahan tanggungan. Langkah pengambilalihan sementara disiapkan agar masyarakat yang memenuhi ketentuan tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
Verifikasi by Name by Address Libatkan Dinas Sosial
Sebelum pembiayaan resmi dialihkan, Dinas Sosial Bulungan akan mengecek satu per satu peserta yang masuk dalam data. Proses itu dilakukan untuk memastikan penerima masih sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
"Data itu nanti tetap diverifikasi lagi oleh Dinsos secara by name by address. Jadi kita pastikan dulu datanya sesuai dengan persyaratan yang berlaku," ujar Sekda Bulungan Risdianto saat dikonfirmasi Rabu (30/9/2026).
Risdianto menyebut data ribuan peserta tersebut sudah diterima dari Pemprov Kaltara dan telah diteruskan ke Dinas Kesehatan Bulungan. Verifikasi menjadi tahap krusial sebelum anggaran daerah dipakai menanggung iuran warga.
Anggaran Rp500 Juta Disiapkan di APBD Perubahan 2026
Pemkab Bulungan mengalokasikan sekitar Rp500 juta melalui APBD Perubahan 2026 untuk menutup pembiayaan peserta selama periode peralihan. Rencana itu disebut telah melalui pembahasan anggaran bersama DPRD Bulungan dan mendapat persetujuan.
"Rencana ini sudah melalui pembahasan anggaran dan juga sudah mendapat persetujuan dari DPRD Bulungan. Jadi kita optimistis bisa menjalankannya sesuai rencana," kata Risdianto.
Pembiayaan sementara akan berjalan hingga akhir 2026. Untuk tahun berikutnya, Pemkab Bulungan berharap Pemprov Kaltara kembali menganggarkan penjaminan bagi peserta yang selama ini ditanggung provinsi.
Pembahasan Lintas Instansi di Tanjung Selor
Persoalan peralihan penjaminan ini telah dibahas bersama Pemprov Kaltara, BPJS Kesehatan, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara. Pertemuan berlangsung pada Senin (28/9/2026) di Hotel Luminor Tanjung Selor.
Risdianto meminta seluruh pihak mengawal proses peralihan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menegaskan langkah pengambilalihan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan warga.
"Ini bagian dari komitmen Pemkab Bulungan untuk tetap menjamin kesehatan masyarakat. Untuk tahun 2027, kita berharap Pemprov Kaltara dapat kembali menganggarkan pembiayaan tersebut," jelasnya.
Pemkab Bulungan menargetkan proses verifikasi dan peralihan pembiayaan rampung sebelum masa penonaktifan berlaku, sehingga 5.745 peserta tetap terlindungi saat berobat ke fasilitas kesehatan.
