KALIMANTAN UTARA — Institute of International Finance mencatat utang global bertambah US$ 10 triliun atau sekitar Rp 179,14 kuadriliun sepanjang semester I-2026, sehingga totalnya menembus US$ 365 triliun. Lonjakan itu terjadi bersamaan dengan imbal hasil obligasi pemerintah jangka menengah dan panjang di AS, Jepang, Prancis, dan Inggris yang menyentuh level tertinggi dalam lebih dari satu dekade.
Lembaga yang berbasis di Washington itu menyoroti beban bunga yang ditanggung negara maju. Sepanjang tahun lalu, pemerintah negara-negara maju membayar lebih dari US$ 3,3 triliun atas obligasi pemerintah yang diperdagangkan secara internasional.
Angka itu melampaui sejumlah pos belanja besar dunia. Pengeluaran global untuk kecerdasan buatan tercatat US$ 2,6 triliun, belanja pertahanan US$ 3,1 triliun, dan investasi energi bersih US$ 2,3 triliun.
Imbal Hasil Obligasi Naik ke Level Tertinggi Satu Dekade
Kenaikan utang negara berjalan seiring melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah jangka menengah dan panjang di sejumlah ekonomi besar. IIF menilai level tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap suku bunga, biaya energi yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lesu, dan tingginya belanja pemerintah.
IIF secara khusus menyoroti sejumlah ekonomi utama yang menghadapi defisit besar berkepanjangan dan biaya bunga yang terus membengkak. Kondisi semacam itu, menurut IIF, selama ini lebih sering dikaitkan dengan negara berkembang yang bermasalah utang.
Siklus Setan Pemilu dan Solusi Jangka Pendek
IIF memperingatkan rasio utang telah berubah menjadi isu politik yang akan disorot dalam pemilihan umum. Lembaga itu menilai pemerintah cenderung memilih solusi cepat jangka pendek untuk meredam risiko.
"Siklus setan antara pemilihan umum dan solusi cepat jangka pendek, serta kerentanan jangka panjang karena utilitas marginal dari utang yang lebih tinggi menurun," ungkap riset IIF dikutip dari CNBC.
"Seiring kenaikan suku bunga acuan, beban bunga diperkirakan akan melonjak, sementara tekanan struktural dari pengeluaran perawatan kesehatan dan pensiun publik sebagian besar masih belum ditangani," tambah riset tersebut.
OECD dan IMF Desak Reformasi Fiskal
Organisation for Economic Co-operation and Development menilai kenaikan imbal hasil obligasi menunjukkan perlunya upaya lebih besar mengendalikan dan mengalokasikan ulang pengeluaran pemerintah. OECD mendorong peningkatan efisiensi sektor publik dan penguatan pendapatan negara.
Reformasi dinilai perlu untuk menjaga keberlanjutan utang dalam jangka panjang. Pemerintah juga harus punya ruang fiskal untuk merespons guncangan ekonomi di masa depan.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan berbagai guncangan terhadap ekonomi global membuat tingkat utang terus meningkat. Ia menggambarkan kondisinya seperti naik tangga dan menyoroti minimnya langkah pemerintah mengatasi persoalan itu.
"Ada dua hal yang harus dilakukan: menurunkan tingkat utang, memprioritaskan konsolidasi fiskal, dan memastikan bank sentral memenuhi mandat mereka untuk stabilitas harga," kata Kristalina kepada BBC.
"Tidak mungkin cukup menekankan betapa pentingnya untuk memiliki keberanian mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini adalah langkah-langkah yang sulit secara politis, tetapi langkah-langkah yang perlu diambil," pungkasnya.
Apa Artinya bagi Pasar Indonesia
Bagi investor domestik, kenaikan imbal hasil obligasi negara maju berpotensi menarik aliran modal keluar dari pasar negara berkembang. Tekanan itu biasanya tercermin pada pelemahan kurs dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) seri tenor panjang.
Pemerintah Indonesia sendiri masih mengandalkan penerbitan SBN untuk menutup defisit APBN. Biaya bunga yang lebih tinggi di pasar global bisa mempersempit ruang fiskal dan menaikkan biaya utang baru.
