NUNUKAN — Polemik yang sempat mencuat soal nilai 0,16 yang diraih Kabupaten Nunukan dalam evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya mendapat klarifikasi resmi. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan angka tersebut bukan cerminan kegagalan pembangunan, melainkan hasil dari satu jenis penilaian spesifik yang tahun ini tidak diikuti oleh daerah setempat.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mengaku masih menunggu dokumen rinci dari provinsi untuk memahami aspek-aspek yang dinilai. Ia menekankan bahwa setiap evaluasi dari pemerintah di atasnya harus dijadikan bahan koreksi.
“Saya belum mengetahui secara rinci terkait hasil penilaian tersebut karena dilakukan oleh pihak provinsi. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut agar diketahui aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian ke depan,” ujar Hermanus.
Penilaian Fokus pada Inovasi, Bukan Pembangunan Umum
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Sirajuddin, meluruskan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa penilaian dari Pemprov Kaltara itu bersifat tematik dan terbatas.
“Penilaian tersebut bukan penilaian pembangunan daerah secara umum, tetapi fokus pada inovasi daerah. Tahun ini Kabupaten Nunukan tidak mengikuti proses penilaian tersebut,” jelas Sirajuddin.
Menurutnya, ketidakhadiran Nunukan dalam ajang penilaian inovasi itulah yang menyebabkan perolehan skor minim. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur kreativitas atau kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
Inovasi Tetap Berjalan, Fokus Utama pada Layanan Publik
Sirajuddin menambahkan, berbagai inovasi sebenarnya tetap berjalan di lingkungan perangkat daerah Nunukan. Hanya saja, inovasi-inovasi tersebut tidak didaftarkan dalam proses penilaian tahun ini.
“Sebenarnya banyak inovasi yang tetap berjalan, hanya saja tidak ikut dinilai dalam kegiatan tersebut,” katanya.
Pemerintah daerah saat ini, lanjut dia, lebih memprioritaskan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan kesejahteraan warga menjadi fokus utama yang dinilai lebih konkret hasilnya.
“Yang terpenting adalah dampak program pembangunan bagi masyarakat. Itu menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini,” ujarnya.
Komitmen untuk Ikut Serta di Penilaian Mendatang
Meski tidak mengikuti penilaian tahun ini, Pemkab Nunukan memastikan akan kembali berpartisipasi dalam berbagai evaluasi di tingkat provinsi maupun nasional pada kesempatan berikutnya. Hal ini disampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Ke depan kami akan kembali ikut serta dan berupaya meningkatkan capaian yang ada,” pungkas Sirajuddin.
Pemkab Nunukan pun tetap membuka diri terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Wakil Bupati Hermanus menegaskan, setiap bentuk evaluasi dari pemerintah di atasnya harus dijadikan bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
