KALIMANTAN UTARA — Pelantikan Nanik S. Deyang berlangsung di Istana Negara, Senin sore. Ia menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh pelaksana tugas. Presiden Prabowo langsung memberikan arahan tertutup selama sekitar 30 menit usai prosesi sumpah jabatan.
Dalam pernyataan singkatnya di depan awak media, Nanik mengaku telah menerima sejumlah instruksi prioritas. Ia menyebut target penurunan angka stunting dan malnutrisi pada balita menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dipercepat.
Target Stunting dan Anggaran Posyandu Jadi Fokus Awal
Sumber di lingkungan Sekretariat Negara mengatakan, Presiden menekankan pentingnya integrasi data gizi antara BGN dengan Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Selama ini, data yang tumpang tindih kerap menghambat distribusi bantuan pangan tambahan di daerah tertinggal.
Nanik sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan di Kemenko PMK. Ia dikenal sebagai teknokrat yang kerap mendorong sistem monitoring gizi berbasis digital di 514 kabupaten/kota.
Reorganisasi Internal dan Evaluasi Program Makanan Tambahan
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Gizi dan Pangan Universitas Indonesia, Agus Widodo, menilai pelantikan ini harus dibarengi dengan perombakan pola distribusi. "Program makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita selama ini macet di birokrasi kecamatan. Kepala BGN baru harus berani memotong rantai itu," ujarnya.
Badan Gizi Nasional sendiri merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk pada awal 2025. Anggaran BGN tahun ini mencapai Rp 8,7 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan biskuit fortifikasi dan susu untuk 12 juta penerima manfaat.
Dua Isu Krusial: Koordinasi Lintas Sektor dan Data Tunggal
Nanik mewarisi setidaknya dua persoalan struktural. Pertama, belum adanya sistem data tunggal penerima bantuan gizi yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, koordinasi dengan pemerintah daerah yang masih lemah dalam hal pengawasan kualitas makanan tambahan.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak BGN untuk segera merilis peta jalan penurunan stunting 2026–2029. Mereka menilai target penurunan prevalensi dari 21,5 persen menjadi 14 persen dalam waktu tiga tahun membutuhkan terobosan kebijakan, bukan sekadar seremonial pelantikan.
Nanik dijadwalkan menggelar rapat koordinasi perdana dengan seluruh kepala dinas kesehatan provinsi pada Kamis pekan ini. Agenda utamanya adalah sinkronisasi data penerima manfaat dan percepatan pencairan anggaran makanan tambahan untuk triwulan III.
