TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, mendorong penguatan kolaborasi antara Dewan Adat Dayak (DAD) dengan pemerintah daerah sebagai strategi mengembangkan ekonomi berbasis budaya. Dorongan ini disampaikan untuk memastikan kearifan lokal tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Langkah ini dinilai krusial mengingat potensi budaya Dayak di Kaltara yang belum tergarap maksimal.
Mengapa Ekonomi Berbasis Budaya Jadi Prioritas?
Zainal menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar produk budaya seperti kerajinan tangan, tenun khas Dayak, hingga potensi wisata adat bisa bersaing di pasar yang lebih luas. “Kita harus mendorong kolaborasi antara DAD dan pemerintah daerah. Budaya kita harus bernilai ekonomi,” ujar Gubernur Zainal Arifin Paliwang.
Menurutnya, tanpa sinergi yang solid, potensi ekonomi dari adat istiadat dan seni budaya hanya akan berjalan di tempat. Pemerintah provinsi disebut siap menjadi fasilitator sekaligus jembatan antara komunitas adat dengan pelaku industri dan pasar.
Potensi Besar yang Belum Tergarap
Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya yang diakui secara nasional, mulai dari ritual adat, tarian, hingga kerajinan khas Dayak. Namun, selama ini pengembangannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan program ekonomi daerah. Zainal menekankan, kolaborasi ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat adat di pedalaman maupun perkotaan.
- Produk kerajinan rotan dan manik-manik khas Dayak dapat ditembuskan ke pasar digital.
- Kampung adat di Kaltara berpotensi menjadi destinasi wisata budaya unggulan.
- Pelatihan dan pendampingan bagi perajin lokal perlu diperkuat melalui program pemda.
Apa Langkah Konkret Selanjutnya?
Gubernur berharap DAD bersama dinas terkait segera merumuskan program kerja yang terukur. Salah satu yang disorot adalah perlunya pemetaan potensi budaya di setiap kabupaten/kota, mulai dari Bulungan, Malinau, Nunukan, hingga Tarakan. “Jangan sampai budaya kita hanya jadi tontonan, tapi tidak memberi kesejahteraan bagi pemiliknya,” tegas Zainal.
Pemerintah Provinsi Kaltara berencana mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan mendatang. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat realisasi kolaborasi antara komunitas adat dengan pemerintah daerah.
