TARAKAN — Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menegaskan bahwa persoalan banjir tetap menjadi prioritas utama meski anggaran pembangunan fisik skala besar belum tersedia. “Memang untuk 2026 belum ada anggaran pembangunan fisik baru. Tapi persoalan banjir tetap harus menjadi perhatian utama dan memerlukan solusi nyata di lapangan,” ujar Randy, Rabu (29/4).
Normalisasi Saluran dan Pengerukan Jadi Andalan Jangka Pendek
Sebagai solusi jangka pendek, DPRD Tarakan mendorong optimalisasi penanganan banjir melalui normalisasi saluran air dan pengerukan drainase di sejumlah titik rawan genangan. Langkah ini dinilai lebih memungkinkan untuk segera dieksekusi tanpa harus menunggu dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Legislatif juga mengingatkan agar proses penanganan di lapangan dilakukan dengan pendekatan persuasif, terutama apabila bersinggungan dengan lahan maupun bangunan milik warga. “Namun, demi kepentingan publik yang lebih luas, legislatif mendesak adanya komunikasi yang persuasif agar hambatan di lapangan bisa diselesaikan bersama,” tambah Randy.
Embung Sungai Maya Tertunda, Pasokan Air Bersih Jadi Sorotan
Selain penanganan banjir, DPRD Tarakan turut menyoroti kebutuhan air bersih masyarakat yang dinilai masih belum terpenuhi secara optimal. Kapasitas embung yang ada saat ini disebut belum mampu mencukupi kebutuhan warga.
Salah satu proyek yang ditunggu, Embung Sungai Maya, dipastikan kembali dijadwalkan pada tahun anggaran 2027 karena masih terkendala proses pembebasan lahan. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat pasokan air bersih bagi warga Kota Tarakan.
Fakta Singkat Penanganan Banjir Tarakan 2026
- Belum ada alokasi pembangunan fisik baru dari BWS Kalimantan V untuk 2026.
- Penurunan TKD nasional berdampak pada prioritas anggaran kementerian.
- Langkah taktis yang didorong: normalisasi saluran dan pengerukan drainase.
- Proyek Embung Sungai Maya mundur ke 2027 akibat pembebasan lahan.
Sinergi dengan Pusat Diperlukan untuk Perjuangan Anggaran
DPRD Tarakan berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, BWS Kalimantan V, hingga perwakilan daerah di Komisi V DPR RI. Tujuannya agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan banjir dan penguatan infrastruktur air bersih di Kota Tarakan dapat kembali diperjuangkan.
Tanpa intervensi pusat, sejumlah proyek infrastruktur vital di Tarakan dipastikan masih akan tertunda, sementara risiko banjir dan krisis air bersih terus mengintai warga.
