TIDENG PALE — Sekretaris DPMPTSP Tana Tidung Hamzah Amri membuka langsung forum konsultasi publik tersebut. Dalam kesempatan itu, Hamzah membacakan sambutan Kepala DPMPTSP Tana Tidung Andi Prasetyo yang menegaskan bahwa standar pelayanan tidak semestinya ditentukan sepihak oleh pemerintah.
Kegiatan mengangkat tema "Peran dan Partisipasi Publik dalam Rancangan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan secara Langsung pada Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan".
Forum itu melibatkan akademisi Universitas Borneo Tarakan dan akademisi Universitas Kaltara Tanjung Selor. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara turut mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
Kehadiran lembaga pengawas pelayanan publik itu memberi bobot tersendiri. Ombudsman selama ini menjadi kanal eksternal ketika warga menilai layanan perizinan tidak berjalan sesuai janji.
Dalam sambutan Kepala DPMPTSP yang dibacakan Hamzah Amri, forum tersebut bertujuan mereviu sekaligus menyempurnakan rancangan standar pelayanan dan SOP yang telah disusun oleh DPMPTSP.
Menurutnya, penyusunan standar pelayanan maupun SOP tidak semestinya hanya ditentukan dari sudut pandang pemerintah. Keterlibatan masyarakat, akademisi, hingga lembaga pengawas dinilai penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan publik.
Pelayanan perizinan dan nonperizinan bersinggungan langsung dengan pelaku usaha dan warga yang mengurus dokumen di DPMPTSP. Standar yang disusun tanpa masukan pengguna berisiko tidak menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di loket layanan.
Forum konsultasi publik menjadi tahap formal untuk menjaring masukan sebelum standar pelayanan ditetapkan. Akademisi dapat menyoroti aspek metodologi dan kejelasan prosedur, sementara Ombudsman membawa perspektif pengawasan atas potensi maladministrasi.
Masukan dari forum konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan SP dan SOP penanganan pengaduan. Dua dokumen itu nantinya menjadi acuan baku bagi petugas DPMPTSP Tana Tidung dalam melayani permohonan izin dan menangani keluhan warga.
Belum ada keterangan resmi soal jadwal penetapan standar pelayanan hasil reviu tersebut. DPMPTSP Tana Tidung juga belum menyampaikan berapa lama proses penyempurnaan dokumen akan berlangsung.