TANJUNG SELOR — Anggota DPRD Kalimantan Utara Muhammad Nafis menyebut selisih biaya pembangunan di pedalaman dan perbatasan dengan Malaysia sangat tajam dibanding perkotaan. Semen, besi baja, besi biasa, dan material lain di Kaltara dibanderol jauh lebih mahal, sementara pengangkutannya ke lokasi terpencil kerap harus lewat pesawat udara.
Kondisi itu membuat kebutuhan anggaran untuk jalan, jembatan, dan gedung di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membengkak. Nafis menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan DPRD Kaltara dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).
Menurut Nafis, penerapan standar anggaran yang seragam dengan daerah lain berisiko menghambat pemenuhan infrastruktur di Kaltara. Ia mendorong penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi dan tingkat kesulitan geografis tiap wilayah.
"Alokasi anggaran pembangunan di pedalaman dan perbatasan jauh berbeda dengan perkotaan, kenaikan biaya ini dipengaruhi oleh sulit dan terbatasnya akses, terkadang diangkut lewat pesawat udara," kata Nafis.
Dengan kebijakan itu, pemerintah daerah dinilai akan punya ruang anggaran lebih realistis untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di kawasan terpencil.
DPRD Kaltara meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait atau lembaga negara merancang kebijakan afirmatif khusus bagi daerah kepulauan dan perbatasan. Persoalan mahalnya biaya pembangunan, kata Nafis, jangan berhenti sebagai catatan rapat tanpa tindak lanjut kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan.
"Pembangunan di wilayah perbatasan bukan sekadar persoalan pemerataan infrastruktur, ini menyangkut pemenuhan hak masyarakat atas akses pelayanan dasar yang layak," ungkapnya.
Selain soal biaya, DPRD menyoroti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang kerap menghambat pembangunan serta penyaluran bantuan. Sektor pertanian dan perikanan paling terdampak karena menopang hampir 60 persen kehidupan masyarakat Kaltara.
Nafis meminta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana pendukung perikanan tidak tersendat hanya karena persoalan batas kewenangan.
"Mayoritas warga kita menggantungkan hidup dari bertani dan nelayan. Mereka butuh dukungan nyata peralatan kerja. Jangan sampai bantuan ini terhambat cuma karena masalah batas kewenangan," ujarnya.
Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah memperjuangkan kebutuhan pembangunan. KPK juga menekankan pentingnya sinergi formal antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap usulan program maupun anggaran tetap sesuai ketentuan hukum.
Bagi Kaltara, dorongan penyesuaian SSH dan kebijakan afirmatif itu menjadi ujian apakah persoalan biaya pembangunan di wilayah perbatasan masuk ke kebijakan anggaran pusat, bukan sekadar aspirasi yang berhenti di ruang rapat.