TARAKAN — Reses yang digelar Jufri Budiman di Kota Tarakan menjadi kanal bagi warga untuk menyampaikan keluhan langsung ke wakil rakyat. Usulan yang masuk didominasi persoalan lingkungan tempat tinggal, mulai dari semenisasi jalan lingkungan, perbaikan infrastruktur jalan, pembuatan drainase, hingga penanganan penyaringan air di kawasan berkontur tanah miring.
Menurut Jufri, tidak semua usulan itu bisa langsung dieksekusi. DPRD Kaltara terikat batas kewenangan pemerintahan dalam merealisasikan setiap program yang dititipkan masyarakat.
Jufri menyebut arahan Gubernur Kaltara menjadi acuan pihaknya dalam menampung aspirasi. Program yang dititipkan ke pemerintah provinsi harus sejalan dengan kewenangan wilayah yang ada.
"Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan," ujar Jufri Budiman.
Contohnya pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Kaltara di Kota Tarakan. Ruas yang masuk lingkup itu meliputi kawasan Gunung Selatan, Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.
Jufri mengakui batasan kewenangan kerap menempatkan legislator pada posisi sulit. Banyak usulan warga berada di luar kewenangan provinsi, seperti perbaikan jalan RT dan jalan tanah yang belum terakomodasi.
Di sisi lain, ia memastikan aspirasi warga tetap dicatat sebagai bahan perumusan program pada masa persidangan berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Jufri membeberkan perkembangan penanganan infrastruktur prioritas di Tarakan. Salah satunya perbaikan Jalan Gajah Mada yang sempat mengalami penurunan badan jalan.
Pengerjaan ruas tersebut kini mulai berjalan setelah koordinasi lintas instansi antara DPRD Kaltara, Pemprov Kaltara, serta Pemkot dan DPRD Kota Tarakan. Targetnya rampung sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.
"Target saya harus sebelum tahun baru, sebelum natal sudah selesai, enggak boleh lama karena memang pengerjaan tidak terlalu, hanya ruasnya kurang lebih 200 meter kan panjangnya," pungkas Jufri.
Perbaikan sepanjang sekitar 200 meter itu menjadi uji pertama bagi mekanisme koordinasi kewenangan yang diminta Gubernur Kaltara. Jika rampung sesuai jadwal, pola serupa bisa dipakai untuk menangani usulan jalan lingkungan lain di Tarakan yang selama ini tertahan aturan kewenangan.