DPRD dan Pemprov Kaltara Sepakati Pagu KUA-PPAS APBD 2027 Rp 2,247 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas

Penulis: Kemal Batubara  •  Jumat, 13 November 2026 | 06:15:31 WIB
Rapat paripurna DPRD Kaltara menyepakati pagu KUA-PPAS APBD 2027 sebesar Rp 2,247 triliun.

TANJUNG SELOR — Angka pagu sementara Rp 2,247 triliun itu disepakati bersama dalam forum paripurna yang dipimpin unsur pimpinan dewan. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pembahasan lanjutan antara eksekutif dan legislatif sebelum APBD 2027 ditetapkan.

Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menyatakan angka KUA-PPAS masih akan dibahas lebih rinci bersama pemerintah daerah. Menurutnya, pagu itu menjadi dasar awal sebelum masuk ke pembahasan tahap berikutnya.

"Jadi angka sekitar Rp 2,247 triliun ini merupakan pagu KUA-PPAS yang nanti akan kita bahas dengan pemerintah daerah," ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan usai rapat paripurna.

Harapan Agar Pagu Tidak Menyusut Saat Penetapan

Politisi Partai Gerindra itu berharap besaran anggaran tidak berubah ketika APBD 2027 ditetapkan nanti. Ia menyoroti dua sumber utama penerimaan daerah yang menentukan realisasi pagu, yakni transfer dari pusat dan pendapatan asli daerah.

"Mudah-mudahan ini terpenuhi, baik itu yang transfer dari pusat atau TKD (transfer ke daerah) maupun dari PAD (pendapatan asli daerah). Jadi tidak berubah lagi," tuturnya.

Djufrie juga mengingatkan risiko anggaran tidak siap setelah kesepakatan diteken. Kebijakan efisiensi anggaran yang berjalan saat ini disebutnya bisa memengaruhi kesiapan belanja daerah.

Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas

Dengan kondisi fiskal yang ada, DPRD Kaltara menetapkan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan 2027. Urusan wajib pemerintah daerah seperti pendidikan dan kesehatan masuk dalam daftar yang sama.

"Dengan kondisi yang ada, di tahun 2027 yang menjadi prioritas kita di Kaltara ini masih tetap pada infrastruktur. Termasuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan," tegasnya.

Anggaran yang terbatas akan diarahkan untuk mendukung program strategis pemerintah daerah. Efektivitas belanja, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan dalam penentuan alokasi.

Tahap Berikutnya: Pembahasan Rinci Bersama Pemprov

Nota kesepakatan KUA-PPAS menjadi pintu masuk bagi pembahasan rinci antara DPRD dan Pemprov Kaltara. Dokumen itu menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan provinsi ke-34 Indonesia tersebut sepanjang 2027.

Pembahasan lanjutan akan menentukan rincian program dan kegiatan per organisasi perangkat daerah. Hasilnya menjadi dasar penetapan APBD 2027 sebelum tahun anggaran berjalan.

Reporter: Kemal Batubara
Sumber: radartarakan.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top