TANJUNG SELOR — Kepastian status aset itu disampaikan Zainal saat merefleksikan 14 tahun perjalanan provinsi ke-34 Indonesia tersebut. Menurut dia, pembenahan fondasi pemerintahan berjalan seiring pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Zainal menuturkan, Pemprov Kaltara sebelumnya menumpang di gedung DPRD milik pihak lain. Kini gedung parlemen daerah itu sudah berdiri sendiri dan dikembalikan sesuai peruntukan, begitu pula rumah jabatan gubernur.
"Sebenarnya yang menilai itu masyarakat, kalau saya (selalu gubernur) hanya pelaksana. Tapi bisa kita lihat, dulu kita pinjam gedung DPRD, saat ini sudah kita kembalikan, kita sudah punya gedung sendiri. Begitu juga rumah jabatan gubernur," ujar Gubernur Zainal.
Fasilitas perkantoran OPD di lingkungan Pemprov Kaltara juga terus ditata. Zainal menyebut tinggal 5 persen OPD yang masih mengontrak atau menyewa bangunan untuk kantor, dari total sekitar 40 OPD yang ada.
"Untuk OPD tinggal 5 persen yang ngontrak atau sewa bangunan untuk kantor. Jumlah ini dari total sekitar 40 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara," ungkap mantan Wakapolda Kaltara itu.
Angka itu menandai pergeseran dari masa awal provinsi terbentuk, ketika sebagian besar instansi belum memiliki ruang kerja permanen. Kini kantor-kantor OPD berdiri di atas aset pemerintah sendiri.
Zainal tidak memungkiri, keberadaan gedung bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas yang semakin permanen berbanding lurus dengan peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah provinsi juga menyoroti pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltara yang dinilai cukup signifikan. Sektor ini disebut menjadi penopang perekonomian daerah.
"Ini menjadi bagian dari support pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Demikian juga dengan inflasi yang terkendali," tuturnya.
Soal lain yang menjadi perhatian adalah konektivitas di wilayah perbatasan. Zainal optimistis persoalan itu bisa diselesaikan pada 2028.
Menurut dia, sejumlah pejabat pusat baru-baru ini telah meninjau lokasi untuk mencari solusi atas persoalan konektivitas di kawasan perbatasan. Pemprov Kaltara akan terus mengupayakan agar anggaran pusat masuk ke daerah.
"Sudah dilakukan peninjauan lokasi oleh beberapa pejabat pusat baru-baru ini untuk bagaimana menyelesaikan persoakan konektivitas di wilayah perbatasan. Kita akan upayakan untuk terus menarik anggaran pusat masuk ke Kaltara," pungkasnya.