JAKARTA — Kepala Negara menegaskan tidak akan memperpanjang izin korporasi yang terbukti melanggar aturan pengelolaan perkebunan, termasuk melakukan pembakaran lahan. Prabowo menilai sanksi tegas perlu diambil karena pelanggaran terus berulang meski konsesi sudah diberikan bertahun-tahun.
"Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar," kata Prabowo dalam forum yang dihadiri ratusan kepala daerah itu.
Prabowo menetapkan ambang batas jelas bagi perusahaan yang kedapatan berulang kali melanggar. Ia meminta jajarannya tidak ragu mencabut izin begitu pelanggaran terbukti lebih dari sekali.
"Kalau dua kali melanggar dicabut saja," ujar Prabowo menambahkan.
Kebijakan itu berlaku tanpa pandang asal modal. Prabowo menyatakan siap mencabut izin korporasi dengan pemodal asing yang terbukti terlibat dalam kejadian karhutla.
Alih-alih dibiarkan mangkrak, lahan bekas konsesi yang dicabut akan diserahkan kepada pengelola baru dari kalangan anak muda. Prabowo menyebut perguruan tinggi dan pemerintah daerah bisa dilibatkan untuk menyiapkan pengelolanya.
"Saya tidak ragu-ragu. Saya cabut aja nanti Tidak apa-apa. Anak-anak Indonesia mampu manage. Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu," jelas Prabowo.
Prabowo memastikan Indonesia bertanggung jawab penuh dalam penanganan karhutla. Namun ia menyoroti sikap sejumlah negara yang justru mengambil pendekatan negatif terhadap upaya pemadaman, padahal banyak perusahaan dari negara-negara itu ikut berkontribusi menyebabkan kebakaran.
Dalam forum tersebut, Presiden juga mengapresiasi dukungan TNI, Polri, dan jajaran pemerintah daerah yang berjuang memadamkan karhutla. Nama-nama perusahaan dengan afiliasi asing yang terkait karhutla akan diumumkan pemerintah pada waktu yang tepat.