TARAKAN — Rahmawati menilai kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus dibarengi dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Provinsi Kalimantan Utara punya sejumlah wilayah dengan tantangan geografis yang membuat akses pelayanan kesehatan belum merata. Karena itu, ia meminta program kesehatan nasional tidak berhenti di kota-kota besar saja.
Pembahasan bersama Wamenkes RI membahas sejumlah program prioritas, mulai dari Cek Kesehatan Gratis hingga pemberantasan Tuberkulosis. Kaltara menjadi salah satu provinsi yang paling membutuhkan perhatian lantaran karakteristik wilayahnya yang sulit dijangkau petugas medis.
Rahmawati secara khusus menekankan pentingnya perhatian terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, program kesehatan pemerintah pusat harus benar-benar diterjemahkan menjadi layanan yang bisa dirasakan warga hingga pelosok Kaltara.
"Terutama daerah 3T ya," ujar Rahmawati.
Politikus asal Kaltara itu menyebut pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dukungan fasilitas, tenaga medis, dan distribusi layanan jadi kunci agar program kesehatan tidak sekadar berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.
Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menyampaikan pemberantasan TBC menjadi salah satu prioritas pemerintah. Indonesia disebut menghadapi persoalan besar terkait penyakit tersebut, dengan jumlah kasus yang menempatkan negara ini sebagai salah satu dengan beban TBC tertinggi di dunia.
Pemerintah mendorong pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya mendeteksi persoalan kesehatan masyarakat lebih awal. Program itu akan diperkuat kolaborasi lintas sektor agar pencegahan dan penanganan TBC menjangkau masyarakat lebih luas.
"Kami sudah keliling 27 provinsi, tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa provinsi lagi termasuk Kaltara untuk menyosialisasikan program supaya masyarakat Indonesia bebas TB," ungkap Benyamin.
Benyamin memastikan Kaltara menjadi salah satu daerah yang akan mendapat perhatian dalam penguatan program kesehatan. Kunjungan ke Kaltara merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan di sejumlah provinsi.
Persoalan kesehatan di Kaltara, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan penyakit. Akses masyarakat terhadap tenaga medis juga menjadi persoalan yang perlu ditangani karena sejumlah wilayah masuk kategori sulit dijangkau.
Selain pemberantasan TBC dan Cek Kesehatan Gratis, pemerintah menyiapkan renovasi fasilitas kesehatan. Renovasi menyasar Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) secara bertahap mulai 2027.
Dengan skema itu, Kaltara diharapkan mendapat manfaat langsung, terutama untuk wilayah-wilayah yang selama ini terkendala jarak dan keterbatasan tenaga medis. Dukungan Komisi VII DPR RI lewat Rahmawati menjadi penguat agar alokasi program kesehatan nasional benar-benar turun ke pelosok Kaltara.