MALINAU — Rapat koordinasi yang dipimpin Mendagri bersama Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau menyepakati penyusunan rencana induk tersebut sebagai acuan tahapan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur jalan perbatasan. Forum itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Mendagri ke Kaltara, Selasa (6/10).
Selain menetapkan kebutuhan anggaran Rp 32 triliun, rakor membahas mekanisme pengawalan pembangunan agar berjalan lintas sektor. Rencana induk disebut akan memuat tahapan pembangunan secara lebih terarah, tidak lagi tersebar di sejumlah dokumen perencanaan yang berbeda.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang menyebut sejumlah wilayah perbatasan masih bergantung pada pasokan logistik lewat jalur udara dan sungai. Kondisi itu membuat biaya distribusi tinggi dan harga komoditas yang diterima warga ikut melonjak.
"Kita berharap dengan pembangunan jalan dan jembatan, konektivitas ke wilayah perbatasan dapat segera dirampungkan. Dengan terbukanya akses darat, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga komoditas yang diterima masyarakat juga lebih terjangkau," ujar Zainal.
Keterbatasan akses darat juga menghambat mobilitas warga dan aktivitas sosial-ekonomi di kawasan perbatasan. Pembangunan konektivitas dinilai menjadi pintu masuk untuk membuka kedua hal itu sekaligus.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan sejumlah ruas jalan di wilayahnya, khususnya kawasan Apau Kayan. Ruas yang menjadi perhatian antara lain Long Kemuat–Pujungan dan Long Nawang–Pujungan.
Pada sejumlah segmen tersebut, jalur sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum berfungsi optimal karena kondisi jalan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Pemkab Malinau berharap penyelesaian pembangunan memastikan jalur itu benar-benar dapat digunakan warga secara berkelanjutan.
Mendagri yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memastikan akan memprioritaskan pembangunan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Salah satu prioritas yang ditekankan adalah penyelesaian jalur menuju Krayan pada 2027.
Percepatan itu diharapkan membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan sekaligus memperkuat akses masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaannya, Mendagri mendorong pembentukan satuan tugas khusus (satgasus) pembangunan jalan perbatasan Kaltara yang melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penyusunan rencana induk diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat terwujudnya konektivitas jalan perbatasan di Kaltara. Pembangunan yang dikawal bersama dinilai dapat memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Pemprov Kaltara optimistis percepatan pembangunan konektivitas perbatasan berlanjut dengan dukungan pemerintah pusat yang semakin kuat.