NUNUKAN — Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara melibatkan sejumlah institusi dalam ERP 2026, mulai dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) Kaltara, hingga Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia. Kolaborasi itu menyasar dua kecamatan di Kabupaten Nunukan, yakni Sebuku dan Tulin Onsoi, selama tiga hari pada 28-30 September 2026.
Kepala Perwakilan BI Kaltara Agus Taufik menyatakan bahwa edukasi di wilayah perbatasan menyasar pemahaman warga soal ciri keaslian Rupiah dan aspek hukum tindak pidana uang palsu.
"BI bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) Kaltara, dan Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, BOTASUPAL Kaltara memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah, aspek hukum tindak pidana uang palsu, serta pentingnya peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan indikasi peredaran uang palsu," ujar Agus melalui release, Senin (5/10/2026).
Peserta edukasi tidak terbatas pada warga umum. BI Kaltara menyasar pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, kader PKK, pengusaha sawit, sampai siswa SMK Negeri 1 Desa Sanur.
Materi yang diberikan mencakup Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, akseptasi QRIS, pelindungan konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), serta kebanksentralan. Tujuannya meningkatkan pemahaman warga soal sistem pembayaran yang aman dan perlindungan dari kejahatan di sektor tersebut.
Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia turut menyampaikan materi soal peran wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Mereka juga mendorong penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi warga setempat.
ERP 2026 menjadi momentum sinergi perdana bersama unsur Forum Sinergi BOTASUPAL Kaltara. BINDA dan Kejaksaan ikut memberikan edukasi soal kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu dan konsekuensi hukumnya.
Keterlibatan lintas institusi itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat perbatasan dari ancaman kejahatan uang palsu.
Dalam rangkaian ERP 2026, BI bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Pasar Murah Kebutuhan Pokok bagi masyarakat perbatasan.
"Dalam rangkaian ERP 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan turut menggelar Pasar Murah Kebutuhan Pokok bagi masyarakat perbatasan, program tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat distribusi dan memiliki keterbatasan akses transportasi," urai Agus.
Pasar murah diharapkan meringankan beban warga sekaligus mendukung stabilitas pasokan pangan di wilayah perbatasan.
"Melalui kegiatan ERP, BI berharap pemahaman masyarakat mengenai Rupiah, sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen, serta kewaspadaan terhadap uang palsu semakin meningkat," pungkas Agus Taufik.