NUNUKAN — Rian menyampaikan penilaian tersebut setelah menyoroti penanganan ruas jalan yang sempat terputus di Krayan Selatan. Menurutnya, anggaran yang tersedia akan lebih optimal jika menjadi bagian dari program pembangunan berkelanjutan, bukan perbaikan yang berhenti di tengah jalan.
Jalan Krayan menjadi jalur utama mobilitas warga di kawasan perbatasan Nunukan. Akses tersebut tidak hanya menyangkut konektivitas antarwilayah, tetapi juga distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Rian khawatir perbaikan yang dilakukan tanpa kesinambungan program membuat pemerintah kembali mengeluarkan anggaran untuk menangani kerusakan yang sama. Kondisi jalan di Krayan cukup rentan rusak ketika musim hujan.
“Pembangunan Jalan Krayan memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Kalau terhenti, kondisi jalan akan kembali seperti semula dan kita terus mulai dari nol,” ujar Rian, Jumat (2/10/26).
Ia menilai kerusakan jalan tidak hanya berdampak kepada pengguna kendaraan. Distribusi pangan, perdagangan, mobilitas warga hingga akses terhadap pelayanan dasar ikut terganggu.
“Lebih baik diselesaikan. Mumpung sudah dimulai, akan sangat baik dilakukan sampai tuntas,” tegasnya.
Persoalan jalan di Krayan tidak bisa hanya dilihat sebagai proyek pembangunan fisik. Keterbatasan akses mempersulit warga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan maupun pendidikan.
Dalam kondisi tertentu, warga yang sakit disebut harus ditandu hingga puluhan kilometer untuk mencapai fasilitas kesehatan. Persoalan serupa dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Rian mencontohkan komoditas durian merah yang memiliki nilai ekonomi. Hasil produksi masyarakat belum seluruhnya dapat terserap pasar karena terkendala distribusi.
“Ini seharusnya menjadi perhatian seluruh stakeholder. Masyarakat Krayan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memperoleh pelayanan dan pembangunan,” katanya.
Penanganan Jalan Krayan selama ini melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Rian meminta koordinasi lintas pemerintahan diperkuat agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial.
Ia mengutip penjelasan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait status ruas jalan yang masih berupa jalan tanah. Kondisi tersebut memungkinkan intervensi penanganan dilakukan berbagai pihak, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti jalan putus yang menghambat distribusi pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Artinya, kondisi darurat seperti jalan putus harus bisa segera ditangani karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain Jalan Krayan, Rian mendorong pemerintah memberi perhatian terhadap akses jalan di Binusan Dalam. Ia juga menyoroti sistem drainase di Sebatik yang dinilai belum optimal dan turut berkontribusi terhadap persoalan banjir.
Rian meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU Perkim) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Dinas PU, Perkim dan OPD lain harus berkomunikasi intens. Satukan persepsi mana yang urgen dan mana yang bisa ditunda. Libatkan kami DPRD dalam penentuan target pembangunan,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah menyusun pembangunan berdasarkan tingkat urgensi sekaligus manfaat jangka panjang. Anggaran untuk infrastruktur strategis dinilai perlu ditingkatkan agar pemerintah tidak terus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kerusakan yang sama.
“Anggaran perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan bertahan lama, bukan seperti meteran SPBU yang terus mulai dari nol,” katanya.
Bagi masyarakat Krayan, jalan yang layak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan menjadi penghubung menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar dan pusat ekonomi, sekaligus jalur penting yang menghubungkan masyarakat di kawasan perbatasan Nunukan.