TARAKAN — Safari Gotong Royong di Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan menjadi penanda bahwa penataan sekolah itu masuk daftar prioritas Pemkot Tarakan. Kegiatan itu dipimpin langsung Wali Kota Khairul dan Wakil Wali Kota Ibnu Saud Is, melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kota Tarakan, aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, ketua RT, Tim Penggerak PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, hingga perwakilan perusahaan.
Khairul menyebut penataan sekolah diharapkan tuntas agar fasilitasnya bisa segera dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Harapannya pembangunan dan penataan Sekolah Rakyat ini bisa segera diselesaikan, sehingga dapat digunakan secepatnya," kata Khairul.
Kerja bakti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 melibatkan hampir seluruh unsur pemerintahan kota dan organisasi masyarakat setempat. Forkopimda, DPRD, ASN, TNI-Polri, ketua RT, Tim Penggerak PKK, LPM, Karang Taruna, dan perwakilan perusahaan terjun langsung dalam penataan kawasan sekolah.
Pelibatan lintas unsur itu menunjukkan penataan sekolah tidak hanya dikerjakan oleh dinas teknis. Warga dan organisasi lingkungan ikut ambil bagian sejak tahap pembersihan hingga penataan kawasan.
Setelah gotong royong, rombongan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melanjutkan peninjauan ke sejumlah fasilitas lain. Sasaran peninjauan meliputi Rumah Susun (Rusun) Juata Permai, Gedung KNPI, serta Gedung UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tarakan.
Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekaligus memastikan pemanfaatannya sesuai kebutuhan masyarakat. Pemkot Tarakan berharap fasilitas yang sudah dibangun maupun yang sedang ditata bisa digunakan secara optimal.
Dua dari tiga lokasi yang ditinjau berkaitan langsung dengan layanan pendidikan dan pelatihan warga, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 dan Gedung UPTD LLK Tarakan. Keberadaan LLK berperan menopang program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di kota itu.
Sementara Rusun Juata Permai dan Gedung KNPI menyangkut kebutuhan hunian serta ruang aktivitas organisasi kepemudaan. Penataan sejumlah fasilitas itu menjadi bagian dari upaya Pemkot Tarakan memastikan aset daerah benar-benar terpakai.
Belum ada keterangan resmi soal tenggat pasti penyelesaian penataan Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 maupun jadwal peninjauan lanjutan. Pemkot Tarakan menyatakan akan terus mendorong pemanfaatan fasilitas publik sesuai kebutuhan warga.