BPJS Kesehatan Tarakan Sambut Sinyal Positif Pemda soal Nasib 30.727 Peserta PBPU Kaltara

Penulis: Hendri Saputra  •  Selasa, 29 September 2026 | 11:02:01 WIB
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan menyampaikan perkembangan nasib peserta PBPU Kaltara.

TARAKAN — Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima jadwal pertemuan finalisasi melalui acara rekonsiliasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut setelah rencana penonaktifan puluhan ribu peserta PBPU yang dijamin Pemprov Kaltara ramai diperbincangkan di media.

Rencana penonaktifan 30.727 peserta PBPU itu dijadwalkan mulai 1 Oktober 2026. Pemprov Kaltara pada 24 September 2026 mengajukan permohonan pendaftaran peserta yang dijamin per 1 Oktober 2026 hanya mencakup sekitar 9.827 orang, dari total sekitar 40.554 peserta yang sebelumnya dijamin hingga September 2026.

Rekonsiliasi Jadi Titik Terang Nasib Peserta PBPU

Yusef menyebut rapat rekonsiliasi menjadi peluang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan jaminan kesehatan bagi warga Kaltara. Pihaknya berharap skema pendanaan dari pemprov maupun skema penjaminan alihan dari pemerintah kabupaten dan kota dapat segera disahkan dalam rapat finalisasi tersebut.

"Alhamdulillah kita dapat jadwal untuk pertemuan finalisasi melalui acara rekonsiliasi antara provinsi dengan kabupaten dan kota. Mudah-mudahan di acara rekonsiliasi tersebut terjadi pencerahan, tidak terjadi kekosongan. Tapi risiko kekosongan pun harus kita mitigasi, supaya pelayanan publik dan masyarakat tidak terganggu. Permasalahan Kaltara itu bukan hanya 30 ribu, tapi tantangan kita peserta yang tidak aktif totalnya kurang lebih 114 ribu," ujar Yusef, Senin (28/9/2026).

Pasien Cuci Darah hingga Rujukan Luar Daerah Paling Rentan Terdampak

Penonaktifan kepesertaan berdampak langsung pada pasien yang membutuhkan perawatan rutin. Yusef menyoroti pasien yang telah mendapatkan rujukan berobat, pasien hemodialisa atau cuci darah dengan jadwal perawatan berkala, hingga warga Kaltara yang sedang menjalani pengobatan rujukan di luar daerah seperti Balikpapan dan Samarinda.

Kelompok pasien itu dikhawatirkan tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena kepesertaannya dinonaktifkan. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pun menyiapkan langkah mitigasi apabila rencana penonaktifan terealisasi akibat pemerintah daerah tidak mampu menganggarkan.

Edukasi soal Proteksi Finansial Terus Digencarkan

Selain menyiapkan mitigasi, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan finansial dari jaminan kesehatan. Menurut Yusef, penyakit bisa datang tanpa bisa diprediksi kapan dan berapa biaya yang dibutuhkan.

"Mudah-mudahan masyarakat tercerahkan betapa pentingnya jaminan kesehatan itu. Karena tujuan jaminan kesehatan adalah untuk proteksi finansial takkala sakit, yang datangnya tidak tahu kapan dan berapa biayanya. Peran media tentunya mengedukasi kepada masyarakat," ungkap Yusef.

Dengan total peserta tidak aktif mencapai sekitar 114 ribu orang, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan berharap pelayanan kesehatan bagi puluhan ribu warga Kaltara tetap berjalan lancar tanpa kendala seusai rapat finalisasi digelar.

Reporter: Hendri Saputra
Sumber: rri.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top