Pemerintah Kabupaten Bulungan memastikan seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibiayai Pemprov Kalimantan Utara tetap terkaver setelah pembiayaan dialihkan ke daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan mencatat 27.611 peserta PBI yang dibiayai APBD Bulungan tahun 2026 dengan total anggaran murni dan perubahan mencapai Rp 12 miliar lebih. Pemkab Bulungan juga menyiapkan Rp 500 juta untuk 4.959 peserta PBI provinsi yang diserahkan ke kabupaten.
TANJUNG SELOR — Bupati Bulungan Syarwani menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh peserta PBI BPJS Kesehatan di wilayahnya tetap mendapat layanan kesehatan. Peralihan pembiayaan dari Pemprov Kaltara ke Pemkab Bulungan sudah dibahas dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Peralihan tanggung jawab pembiayaan itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Bulungan, tetapi juga di kabupaten dan kota lain se-Kaltara. Syarwani menyebut sebagian peserta PBI memang masih dikaver Pemprov Kaltara pada awal 2026, sementara sebagian lain sudah ditanggung Pemkab Bulungan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan drg. Imam Sujono merinci jumlah peserta PBI yang menjadi tanggungan daerah. Sebanyak 27.611 peserta dibiayai melalui APBD Kabupaten Bulungan tahun 2026 murni dan perubahan dengan total anggaran Rp 12 miliar lebih.
Selain itu, Pemkab Bulungan menyiapkan dana Rp 500 juta melalui anggaran perubahan untuk 4.959 peserta PBI provinsi yang diserahkan ke Bulungan. Imam menyebut angka itu sebagai konsekuensi dari pengalihan pembiayaan yang dilakukan Pemprov Kaltara.
Syarwani menyebut nominal yang harus dialokasikan kembali di perubahan APBD mencapai lebih dari Rp 500 juta. Alokasi itu akan disesuaikan hingga Desember 2026 agar tidak ada peserta yang kehilangan jaminan kesehatan.
Menurut Syarwani, tanggung jawab pembiayaan PBI BPJS Kesehatan kini sepenuhnya berada di Pemkab Bulungan. "Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita di pemerintah daerah terhadap masyarakat, ya tentu kita juga akan memastikan bahwa terkavernya seluruh masyarakat (PBI BPJS Kesehatan) yang ada di Kabupaten Bulungan," ujarnya.
Peralihan pembiayaan ini menyangkut ribuan warga Bulungan yang selama ini mengandalkan PBI untuk mengakses layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Kepastian anggaran di APBD 2026 murni dan perubahan menjadi kunci agar layanan mereka tidak terputus.
Pemkab Bulungan memastikan tidak ada peserta yang dicabut kepesertaannya akibat peralihan ini. Seluruh peserta yang sebelumnya dikaver Pemprov Kaltara tetap tercatat sebagai penerima manfaat di bawah tanggung jawab kabupaten.