BENUANTA.CO.ID, BULUNGAN – Pembenahan data Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyebut data yang terintegrasi menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai BKD Kaltara, Indrayadi Purnama Saputra. Menurutnya, pengelolaan data yang baik akan mendorong proses pelayanan pemerintahan berjalan lebih efektif.
“Kalau sudah data itu berjalan dengan baik, otomatis seharusnya pelayanan itu sudah baik, lebih baik. Karena semua tidak lagi berbasis manual,” ujar Indrayadi, Kamis (3/9/2026).
Kaltara sendiri baru saja mencatatkan prestasi membanggakan. Provinsi ini meraih nilai 99,53 persen dan menempati peringkat pertama dalam penilaian indeks kualitas data kepegawaian semester I 2026.
Indrayadi mengakui, salah satu kendala klasik pengelolaan data ASN adalah kelengkapan dan integrasi. Masih banyak ditemukan data instansi yang belum masuk atau belum sesuai.
Karena itu, BKD gencar melakukan pemeriksaan terhadap data dari masing-masing instansi. Langkah ini memastikan seluruh informasi pegawai terverifikasi dan termutakhirkan.
“Yang menjadi pokok penilaian itu data. Kalau bisa 100 persen terintegrasi semua masuk,” jelasnya.
Pembenahan ini tidak berhenti di satu titik. Indrayadi menegaskan, validasi data harus dilakukan secara berkelanjutan karena status kepegawaian ASN dinamis dan terus berubah setiap waktu.