TANJUNG SELOR — Penataan birokrasi di Kalimantan Utara bergerak dari sekadar pendataan menuju perencanaan suksesi yang terukur. Pemprov Kaltara telah mengidentifikasi 2.356 aparatur sipil negara (ASN) melalui asesmen berbasis komputer, lalu memetakannya untuk menemukan calon pemimpin masa depan. Dari proses itu, 23 kandidat suksesor telah disiapkan untuk mengisi kebutuhan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) dan administrator.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan data hasil pemetaan tidak boleh berhenti di arsip. Ia meminta hasil asesmen itu benar-benar digunakan sebagai acuan pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi.
"Data ini harus benar-benar digunakan untuk pembinaan ASN, sehingga pengembangan karier dan kebutuhan organisasi bisa berjalan lebih tepat," kata Zainal saat expose Manajemen Talenta ASN di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Pemprov Kaltara tidak asal menunjuk pegawai untuk jabatan tertentu. Seluruh ASN yang dipetakan diuji menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT) dan Pro ASN. Hasilnya kemudian diklasifikasikan melalui 9-Box Matrix untuk melihat posisi, potensi, dan kinerja masing-masing pegawai.
Dari total 6.029 ASN di lingkungan Pemprov Kaltara—terdiri dari 4.109 PNS dan 1.920 PPPK yang tersebar di 34 perangkat daerah—hanya sebagian yang melalui tahap asesmen mendalam. Mereka yang terpilih kemudian menjalani penilaian lebih lanjut.
Proses seleksi kandidat suksesor mempertimbangkan hasil wawancara, presentasi, rekam jejak, hingga kompetensi teknis. Semua tahapan mengacu pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/326/2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyebut implementasi manajemen talenta telah bergeser dari tahap pemetaan menuju proses pengembangan. Sebanyak 23 kandidat yang lolos bukan hanya dinilai dari kompetensi saat ini, tetapi juga potensi untuk dikembangkan sesuai arah organisasi.
"Pemetaan ini menjadi dasar untuk melihat siapa yang memiliki potensi dan kesiapan untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan organisasi," jelas Denny.
Denny menambahkan, tujuan akhirnya bukan menempatkan seseorang pada jabatan kosong, melainkan memastikan orang yang dipilih memang layak dan siap. Pengisian jabatan ke depan diharapkan semakin objektif, transparan, dan berbasis data, bukan kedekatan atau kepentingan politik.
"Tujuannya bukan hanya menempatkan seseorang pada jabatan, tetapi memastikan orang yang dipilih memiliki kompetensi dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi," katanya.
Langkah Pemprov Kaltara mendapat apresiasi dari Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Menurutnya, pengembangan karier ASN harus berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja—bukan faktor lain di luar itu.
"Manajemen talenta bukan hanya persoalan administrasi. Yang paling penting adalah memastikan pengembangan karier ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kinerja," ujar Zudan.
Ia berharap penerapan manajemen talenta di Kaltara terus diperkuat. Hasil pemetaan yang sudah tersusun diharapkan memberi manfaat nyata bagi pengembangan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah perbatasan itu.
Ke depan, hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penyusunan Individual Development Plan (IDP) bagi setiap ASN. Dengan begitu, pembinaan karier tidak lagi berjalan sporadis, melainkan terencana sejak dini untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.