Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Tamara Moriska, meminta hasil penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) tidak berhenti pada penyusunan laporan, melainkan menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan yang nyata. Pernyataan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (19/8/2026).
TANJUNG SELOR — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., menekankan bahwa pengukuran Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) harus berujung pada aksi perbaikan, bukan sekadar dokumen administratif. Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan hasil survei tersebut sebagai peta jalan untuk memperkuat partisipasi publik dan keterbukaan informasi.
“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya dilihat dari proses politik, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi dan memperoleh hak-haknya,” kata Tamara dalam FGD yang digelar di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara tersebut.
Tamara mengingatkan agar indikator yang digunakan dalam penilaian IKD mampu menggambarkan situasi aktual di lapangan. Menurutnya, demokrasi yang sehat bertumpu pada sejauh mana warga negara bisa terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari menyampaikan aspirasi hingga mengawasi jalannya kebijakan pemerintah.
“Sinergi semua pihak sangat diperlukan. Demokrasi yang baik akan tumbuh ketika ada keterbukaan dan masyarakat merasa aspirasinya didengar,” ujarnya.
Politisi tersebut juga menyoroti peran keterbukaan pemerintah dan lembaga publik sebagai fondasi demokrasi. Ia menilai transparansi akan mendorong masyarakat lebih percaya dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas demokrasi tidak bisa dibebankan pada satu lembaga saja. Pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun iklim politik yang partisipatif.
Forum yang digelar di Kantor Gubernur itu menjadi ajang menghimpun berbagai pandangan mengenai kondisi dan tantangan demokrasi di Kaltara. Masukan dari peserta FGD akan menjadi bagian dari proses penilaian IKD yang dilakukan secara berkala.
Tamara berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dasar untuk melihat aspek yang masih perlu diperkuat. Dengan begitu, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan demokrasi pada akhirnya bukan hanya soal capaian indikator, tetapi juga sejauh mana masyarakat merasakan adanya keterbukaan, perlindungan hak, kesempatan berpartisipasi dan respons terhadap persoalan yang mereka hadapi.