TANJUNG SELOR — Prestasi ini diumumkan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Tindak Lanjut SPI di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur, Selasa (18/8). Selain peringkat nasional, Kaltara juga menempati urutan ketiga untuk kategori provinsi dengan anggaran kecil, di bawah D.I. Yogyakarta dan Kepulauan Riau.
“Alhamdulillah, ini adalah bukti nyata dari kerja keras kita semua,” ujar Gubernur Zainal dalam sambutannya.
Bukan hanya SPI, Kaltara juga mencatatkan pemenuhan rencana aksi nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Tahun 2025 sebesar 81,7 persen. Angka tersebut menempatkan provinsi termuda di Indonesia ini berada di zona hijau.
Di sisi lain, kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jajaran Pemprov Kaltara telah mencapai 100 persen per 31 Maret 2026. Dua indikator ini memperkuat posisi tata kelola pemerintahan yang sedang dibangun di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu.
Menyikapi hasil tersebut, Gubernur Zainal meminta Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) selaku ketua pelaksana rencana aksi Korsupgah bersama seluruh perangkat daerah untuk tidak berpuas diri. Target kinerja tahun 2026 diminta dikejar hingga mencapai hasil maksimal.
“Saya minta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja dan menyelesaikan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Untuk pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2026, orang nomor satu di Kaltara itu juga menginstruksikan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disiplin melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa melalui aplikasi SIKAP LKPP. Penilaian ini dikoordinasikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemprov Kaltara sebagai penguatan tata kelola pengadaan.
Gubernur Zainal menegaskan capaian ini bukan akhir dari proses pembenahan. Ia justru menjadikannya sebagai momentum untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di bumi Benuanta.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus menjadi teladan dalam integritas dan kejujuran serta menolak segala bentuk korupsi,” pungkasnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemprov Kaltara menjadikan KPK sebagai mitra strategis, mematuhi regulasi, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah gencarnya pembangunan industri dan infrastruktur di Kalimantan Utara.