KALIMANTAN UTARA — Mengapa Struktur BUMN Harus Ramping?
Pemerintah menilai struktur holding BUMN yang terlalu gemuk menjadi salah satu penghambat utama gerak cepat perusahaan negara. Dengan puluhan anak usaha yang masing-masing memiliki cucu perusahaan, proses pengambilan keputusan strategis kerap tersendat birokrasi panjang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, arahan penyederhanaan ini bertujuan menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Rantai birokrasi yang lebih pendek diharapkan mampu mempercepat eksekusi berbagai program strategis pemerintah.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," ujar Teddy dalam keterangan resminya.
Fokus pada Ketahanan Energi Nasional
Dalam pertemuan yang sama, porsi pembahasan tidak hanya soal efisiensi struktural. Prabowo juga menerima laporan langsung dari Simon A. Mantiri terkait perkembangan program energi terbarukan yang tengah berjalan.
Dirut Pertamina melaporkan kemajuan implementasi Program Mandatori B50—bahan bakar diesel dengan campuran 50 persen biodiesel—yang telah diluncurkan Presiden pada Juli lalu. Selain itu, dibahas pula kesiapan infrastruktur menjelang penerapan mandatori bioetanol.
Program B50 dan bioetanol ini menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri, ketergantungan pada impor bahan bakar fosil diharapkan terus menurun.
Efek Domino dari Perampingan
Perintah pemangkasan ini tidak serta-merta hanya berdampak pada struktur organisasi. Para pengamat menilai, penyederhanaan layer di tubuh Pertamina dan PLN akan berdampak pada pengambilan keputusan di proyek-proyek hilir, seperti pembangunan infrastruktur energi dan elektrifikasi daerah terpencil.
Dengan rantai komando yang lebih pendek, proyek yang selama ini terbengkalai akibat birokrasi bisa kembali bergulir lebih cepat. Efisiensi operasional juga diharapkan mampu menekan beban keuangan negara yang selama ini dialokasikan untuk penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN.
Bagi masyarakat, dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Namun dalam jangka menengah, BUMN yang ramping dan efisien seharusnya mampu memberikan layanan yang lebih baik—baik dari sisi harga, kecepatan pelayanan, maupun jangkauan infrastruktur.
Langkah perampingan ini menjadi sinyal jelas bahwa pemerintahan Prabowo serius merombak wajah BUMN dari dalam, bukan sekadar menyuntikkan modal namun membiarkan struktur gemuk itu terus beroperasi. Pertanyaannya kini, seberapa cepat eksekusi di lapangan berjalan.